JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen LPPNRI Sragen Klaim Endus Banyak Pungli di Desa

LPPNRI Sragen Klaim Endus Banyak Pungli di Desa

395
BAGIKAN

SRAGEN– Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI (LPPNRI) Cabang Sragen mengklaim mengendus banyak praktik pungutan
liar (pungli) di tingkat pemerintahan desa (Pemdes).

Mereka pun mendesak Tim Satgas Saber Pungli Kabupaten segera bergerak untuk membentuk asosiasi hingga tingkat desa untuk memaksimalkan pemberantasan pungli di lapangan.

Hal itu disampaikan Ketua LPPNRI Cabang Sragen, Mahmudi Tohpati, kepada wartawan, Senin (30/1/2017). Ia mengatakan, dari hasil pantauan di lapangan ditemukan praktik pungli sudah menjamur di tingkat desa.

Modusnya di antaranya potongan Bantuan Operasional (BOP) yang di APBDes dicantumkan 3,5 persen ketika sampai di bawah dipotong lagi 1,5 persen.

Lantas, harga tebus jatah beras miskin (raskin) yang satu sak dibanderol Rp 24.000, ada yang ditarik Rp 25.000 dengan dalih Rp 1.000 untuk ninggali desa.

Pengurusan sertifikat dari program Prona ditarik biaya tak wajar serta ada yang ditarik Rp 500.000 untuk nebus sertifikat.

Lantas pada program bedah rumah tidak layak huni (RTLH), ada temuan di Rencana Anggaran Biaya (RAB) harusnya materialnya 50 sak semen ukuran 50 kilogram, hanya dibelikan ukuran 40 kilogram.

“Ada proyek yang didanai dari dana desa, masih ditarik swadaya lagi. Padahal di RAB tidak ada klausul swadaya,” paparnya.

Namun saat ditanya temuan itu di desa mana saja, ia masih enggan membeberkan. Ia hanya berharap agar tim Saber Pungli lebih gereget dengan segera terjun ke lapangan.