JOGLOSEMAR.CO Daerah Wonogiri Pemerintah Desa Harus Segera Setor Laporan Pertanggungjawaban

Pemerintah Desa Harus Segera Setor Laporan Pertanggungjawaban

40
BAGIKAN
FOTO: Istimewa SETOR LPJ—Pelaksanaan rapat koordinasi pemerintah desa di Ruang Girimanik, Selasa (17/1).
FOTO: Istimewa
SETOR LPJ—Pelaksanaan rapat koordinasi pemerintah desa di Ruang Girimanik, Selasa (17/1).

WONOGIRI—Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Wonogiri mendesak pemerintah desa agar segera menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPj) keuangan tahun 2016 pada bulan Januari ini.

Penyerahan berkas tersebut harus dilaksanakan paling lambat tanggal 23 Januari 2017 mendatang.

“Karena mulai tahun 2017 ini kami akan menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (SIKUDES) bekerja sama dengan Inspektorat dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” tegas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Wonogiri, Semedi Budi Wibowo dalam rapat koordinasi pemerintah desa, Selasa (17/1/2017).

Awal tahun 2017, menurut dia menjadi momentum bagi dinas untuk melakukan sejumlah koordinasi terkait tata kelola pemerintahan desa. Termasuk soal penyerahan laporan pertanggungjawaban keuangan.

“Harus dimulai sejak awal tahun untuk mengoordinasikan tata kelola pemerintah desa, agar ada sinergi lintas SKPD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selain itu juga untuk mewujudkan kesatuan langkah dan gerak kita bersama,” imbuh Semedi.

Sementara ditambahkan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Wonogiri, Edi Sutopo, posisi desa sekarang ini menjadi sangat luar biasa seiring disahkannya Undang-undang Desa.

Dukungan dana yang sangat besar, menuntut pemerintah desa harus mempu mengelola dana sesuai aturan yang berlaku. Selain itu juga harus tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah desa.

“Untuk itu, hal-hal yang perlu diperhatikan, yakni pertanggung jawaban anggaran belanja desa harus dilaporkan di bulan berikutnya. Untuk Camat, jangan lupa untuk mengecek anggaran APBDes,” tandas Edi.

Selain itu, di tahun 2017 ini akan dibangun jejaring sistem informasi desa, agar informasi pembangunan desa dapat diakses secara luas dan terbuka oleh masyarakat.

Sebaliknya, desa-desa pun dapat mengakses secara cepat informasi dan kebijakan kecamatan, kabupaten, dan lainnya.

Aris Arianto