JOGLOSEMAR.CO Daerah Sukoharjo Pemerintah Diminta Keluarkan Izin Operasional RSIS

Pemerintah Diminta Keluarkan Izin Operasional RSIS

88
BAGIKAN
Para pengunjung saat keluar dari pintu utama Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS). Foto : Dynda Wahyu Wardhani.
Para pengunjung saat keluar dari pintu utama Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS). Foto : Dynda Wahyu Wardhani.

SUKOHARJO – Pihak Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS) meminta pemerintah segera menerbitkan izin operasional Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS).

Meski, perselisihan antara pihak YWRSIS dan Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (Yarsis) belum selesai.

Menurut Juru Bicara YWRSIS, Rudi Yanto, sembari menunggu proses sampai selesainya mediasi yang diprakarsai oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, pihaknya meminta izin operasional RSIS segera diterbitkan. Agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terganggu.

“Salah satu ajakan gubernur untuk penyelesaian masalah ini adalah islah (damai) antar kedua belah pihak. Kami pun bersedia namun pihak Yarsis bersikukuh untuk menempuh jalur hukum. Daripada terlalu lama alangkah baiknya bila izin operasional diturunkan terlebih dahulu,”ucapnya saat jumpa pers, Senin (9/1/2017)

Rudi menuturkan, pihaknya telah melalui proses perizinan sesuai dengan Permenkes 56 tahun 2014 telah dilalui. Bahkan, ia berujar untuk penerbitan izin operasional itu telah ada payung hukumnya berupa putusan PTUN Semarang yang telah dikuatkan dengan putusan PTUN Surabaya.

“Yang sangat disayangkan adalah izin operasional ini malah mempengaruhi izin praktik dokter. Hanya sekitar 30 persen dari 80-an dokter  yang masih memiliki izin sedangkan lainnya belum bisa memperpanjang,”ucapnya.

Rudi mengaku terkait izin dokter, pihaknya sudah berusaha mengurus Surat Izin Praktek (SIP) dengan mendatangi langsung Dinas Kesehatan (Dinkes) Sukoharjo hingga Dinkes Provinsi. Namun SIP tidak bisa diperoses dengan dalih belum tuntasnya izin operasional rumah sakit.

“Izin praktik tidak ada sangkut pautnya dengan izin operasional,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Pelayanan  Umum RSIS, M Surya Darmawan menambahkan meskipun perselisihan masih berlangsung, hal tersebut tidak mempengaruhi gaji karyawan. Ia pun menegaskan tidak ada pemotongan gaji dan semuanya berjalan normal seperti biasanya.

“Kalau gaji dan masalah operasional lainnya masih tetap. Hanya saja kami akui bahwa penurunan pendapatan rumah sakit karena efek kami tidak menerima pasien BPJS. Bukan karena adanya perselisihan ini,”paparnya.

Dynda Wahyu Wardhani