JOGLOSEMAR.CO Daerah Karanganyar Pemkab Karanganyar Cadangkan Rp 18 Miliar untuk Pendidikan Gratis

Pemkab Karanganyar Cadangkan Rp 18 Miliar untuk Pendidikan Gratis

64
BAGIKAN
Joglosemar | Kurniawan Arie Wibowo ilustrasi sekolah
Joglosemar | Kurniawan Arie Wibowo
ilustrasi sekolah

KARANGANYAR – Pemerintah Kabupaten Karanganyar berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan gratis terutama pada tingkat SMA dan SMK, menyusul peralihan pengelolaan ke pemerintah provinsi. Konsistensi Pemkab ini dibuktikan dengan penyiapan dana sebesar Rp 18 miliar.

Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karanganyar Agus Haryanto, saat dihubungi Joglosemar, Senin (9/1/2017) mengungkapkan, meskipun SMA/SMK resmi dikelola provinsi, namun Regulasi untuk pembiayaannya sampai saat ini belum ada kepastiannya.

Hal ini terkait apakah nanti Pemprov akan menarik biaya pendidikan atau tidak.

Maka dari itu, untuk mengantisipasi adanya hal tersebut Pemkab Karanganyar sudah menganggarkan dana cadangan Rp 18 miliar untuk pembiayaan SMA dan SMK. Dana tersebut  bersumber dari APBD 2017.

“Untuk mengantisipasi adanya regulasi pembiayaan SMA atau SMK di tahun 2017, kita cadangkan dana sebesar Rp 18 miliar,” kata Agus.

Lebih lanjut diungkapkan Agus, dana tersebut, nantinya berbentuk hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dan sesuai dengan visi misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Juliyatmono – Rohadi Widodo, untuk membebaskan biaya pendidikan di bumi Intan Pari.

“Dana itu nantinya berbentuk hibah BOS, karena sesuai dengan visi misi bupati yang membebaskan pendidikan di kabupaten Karanganyar,” jelas Agus.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Karanganyar Suparmi, membenarkan adanya dana cadangan Rp 18 miliar tersebut.

Pihaknya berharap, Pemkab segera melakukan lobi dan komunikasi kepada gubernur terkait dengan penataan pendidikan SMA dan SMK di Karanganyar.

Jangan sampai nantinya setelah dikelola oleh provinsi, masyarakat Karanganyar merasa dirugikan, dan program dari bupati yang membebaskan biaya pendidikan kandas di tengah jalan.

“Bupati atau dinas terkait untuk segera berkoordinasi dengan Pemprov, regulasinya nanti seperti apa, supaya jelas pengelolaannya,” kata Parmi kepada Joglosemar.

Rudi Hartono