JOGLOSEMAR.CO Daerah Sukoharjo Pengawasan Toko Tradisional Diperketat, Begini Cara Mengurus Izinnya

Pengawasan Toko Tradisional Diperketat, Begini Cara Mengurus Izinnya

50
BAGIKAN
Joglosemar | Kurniawan Arie Wibowo ilustrasi toko
Joglosemar | Kurniawan Arie Wibowo
ilustrasi toko

SUKOHARJO—Pihak kecamatan di wilayah Sukoharjo diminta aktif mensosialisasikan dan mengawasi keberadaan toko tradisional yang beroperasi di wilayahnya.

Keberadaan toko tradisional tersebut harus memiliki izin sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 44 Tahun 2016.

“Pemilik toko tradisional harus segera mengurus izin di kecamatan bila ingin melanjutkan usahanya maupun yang ingin mendirikan toko baru. Pengurusan izin pun gratis,” ujar Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Sukoharjo, Sutarmo saat mengisi rapat terbatas sosialisasi Perbup Nomor 44 Tahun 2016 di ruang rapat Sekda, Kamis (19/1/2017).

Sutarmo menerangkan, untuk dapat mengantongi izin toko tradisional, pemilik toko wajib memperhatikan ketentuan yang ada.

Mulai dari luas toko yang tak lebih dari 100 meter persegi, memiliki modal tak lebih dari Rp 300 juta di luar tanah dan bangunan, serta hanya menjual barang produk dalam negeri dan merupakan kebutuhan pokok sehari-hari.

Selain itu, lanjut Sutarmo, toko tradisonal yang dimaksud bukan merupakan toko dengan sistem waralaba atau mitra waralaba serta penjualan dilakukan dengan secara langsung oleh penjual pada pembeli.

“Jadi tidak seperti toko modern di mana pembeli memilih dan mengambil barang sendiri,” terangnya.

“Bila camat menemukan toko tradisonal yang memiliki luas bangunan lebih dari 100 meter persegi, maka sebaiknya diarahkan untuk mengurus surat izin yang lain. Bukan toko tradisional melainkan izin toko swalayan atau toserba,” kata dia.

Sementara untuk peraturan waktu operasional, dalam Perbup tersebut dijelaskan bahwa toko dapat beroperasi pada hari Senin-Jumat pukul 05.00 – 22.00 WIB dan hari Sabtu dan Minggu pukul 05.00-23.00 WIB. Toko tidak diperbolehkan buka selama 24 jam.

Terkait dengan perizinan sendiri, masyarakat tidak perlu mengajukan hingga ke bupati atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Cukup mengajukannya ke camat.