JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Polemik Pengangkatan Sekwan DPRD Sragen, Ini Pandangan Pakar

Polemik Pengangkatan Sekwan DPRD Sragen, Ini Pandangan Pakar

315
BAGIKAN
PELANTIKAN SOTK- Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati saat membacakan sumpah pelantikan pejabat eselon II,III dan IV di Gedung SMS Sragen, Jumat (30/12/2016). Joglosemar | Wardoyo
PELANTIKAN SOTK- Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati saat membacakan sumpah pelantikan pejabat eselon II,III dan IV di Gedung SMS Sragen, Jumat (30/12/2016). Joglosemar | Wardoyo

SRAGEN – Polemik pengangkatan Sekretaris DPRD (Sekwan) tanpa persetujuan pimpinan DPRD berpotensi menjadi preseden buruk hubungan eksekutif-legislatif di Sragen.

Karenanya, eksekutif maupun bupati, disarankan untuk melakukan penunjukan ulang Sekwan sesuai aturan jika tak ingin bermasalah di kemudian hari.

Pendapat itu disampaikan pakar ilmu pemerintahan Universitas Sebelas Maret (UNS), Didik Gunawan Suharto, Selasa (3/1/2017). Ia mengatakan, mekanisme pengangkatan Sekwan sudah diatur dalam PP No.18/2016 pasal 31 ayat 3.

Bahwa pengangkatan Sekwan atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

Mengacu aturan itu, pimpinan DPRD bahkan juga tak bisa serta merta menyetujui tanpa konsultasi dengan pimpinan fraksi lainnya.

Melihat esensi ini, menurutnya kasus pengangkatan Sekwan yang tanpa persetujuan DPRD tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan administrasi biasa, akan tetapi bisa membawa konsekuensi lebih.

“Selain melanggar prosedur, itu bisa jadi preseden buruk hubungan eksekutif-legislatif terutama dalam kaitannya dengan kebijakan politis. Karena eksekutif atau bupati seolah-olah melangkahi kewenangan DPRD,” paparnya.

Didik menguraikan dampak terburuk lainnya, Sekwan bisa ditolak oleh DPRD dan jika itu terjadi maka bisa merugikan kepentingan dua kubu baik DPRD dan eksekutif.

Ia juga memandang polemik itu berpotensi menciptakan situasi tak sehat bagi hubungan DPRD-eksekutif ke depannya yang bisa berdampak merugikan semua pihak.