JOGLOSEMAR.CO Daerah Boyolali Rp 598,8 Juta untuk Tangani Kemiskinan di Boyolali

Rp 598,8 Juta untuk Tangani Kemiskinan di Boyolali

64
BAGIKAN
ilustrasi uang baru
ilustrasi uang baru

BOYOLALI—Persoalan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) mendapat perhatian khusus dari Pemkab Boyolali. Penanganan PKMS diarahkan pada pemberdayaan dengan melibatkan unsur yang kompeten.

Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Boyolali, Hanik Qoyimah, menyebutkan bentuk perhatian pada kalangan PKMS salah satunya dengan dialokasikan anggaran Rp 598,8 juta tahun ini.

Anggaran tersebut, jelas dia, digunakan untuk upaya pemberdayaan dan penanganan fakir miskin yang ada di Boyolali. Menurut Hanik, langkah pemberdayaan antara lain dilakukan dengan berbagai kegiatan keekonomian.

“Arahnya jelas, pemberdayaan tidak diberikan uang yang mungkin bisa langsung habis. Bisa jadi mereka justru akan berpangku tangan dan hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah,” ungkap dia, Senin (16/1/2017).

Sehingga, selain bantuan bersifat material, menurut Hanik, pihaknya lebih pada upaya pemberdayaan yang bersifat ekonomi.

Sehingga alokasi anggaran yang ada di Dinsos, menurut dia akan dimanfaatkan untuk penguatan kapasitas dan pendampingan bantuan stimulan, serta rehabilitasi sosial. Berbagai kegiatan antara lain berupa pelatihan-pelatihan dan sebagian diberikan secara langsung bagi para PKMS.

Lebih lanjut dijelaskan Hanik, penanganan PKMS tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah. Tetapi perlu adanya sinergifitas dengan berbagai pihak, termasuk di antaranya pelaku bidang usaha serta kalangan masyarakat.

“Sehingga perlu adanya keterlibatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), tenaga pendamping, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), untuk sinergi mengentaskan kemiskinan yang ada di Boyolali,” papar dia.

Peran masyarakat, terutama elemen-elemen pendamping, menurut Hanik, memiliki kontribusi signifikan dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial, baik dari tingkat daerah hingga pusat.

Harapannya, dengan keterlibatan mereka, maka upaya pemberdayaan PKMS dapat tepat sasaran dan mampu mencapai hasil seperti yang diharapkan.

Hanik menegaskan, penanganan PKMS harus menjadi salah satu program prioritas. Pasalnya, tanpa penanganan serius, persoalan kemiskinan pasti akan tetap ada.

Ario Bhawono