JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Soal Rumor Mutasi, Sekdes PNS Diminta Tak Panik

Soal Rumor Mutasi, Sekdes PNS Diminta Tak Panik

477
BAGIKAN
PELANTIKAN SOTK- Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati saat membacakan sumpah pelantikan pejabat eselon II,III dan IV di Gedung SMS Sragen, Jumat (30/12/2016). Joglosemar | Wardoyo
PELANTIKAN SOTK- Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati saat membacakan sumpah pelantikan pejabat eselon II,III dan IV di Gedung SMS Sragen, Jumat (30/12/2016). Joglosemar | Wardoyo

SRAGEN- Pemkab Sragen menyatakan belum ada regulasi atau kebijakan terkait keberadaan sekitar 130an PNS yang diperbantukan sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) di desa. Karenanya, mereka diminta tidak resah atau terpengaruh dengan rumor-rumor atau isu penarikan yang berembus.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Tatag Prabawanto, Rabu (11/1/2017). Kepada wartawan, ia mengungkapkan sejauh ini keberadaan PNS yang diperbantukan jadi Sekdes memang belum ada aturan. Sehingga, Pemkab juga tak bisa serta merta untuk menarik mereka.

“Belum ada regulasi atau aturan untuk penarikan atau kebijakan lain. Sehingga mereka ya tidak bisa serta merta ditarik,” paparnya.

Oleh karenanya, para Sekdes PNS itu diharapkan tetap tenang dan bekerja sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing. Pemkab memastikan jika ada kebijakan apapun perihal Sekdes PNS, pasti akan disosialisasikan atau disampaikan secara resmi.

“Kami minta nggak usah resah. Tetap bekerja sesuai tupoksi masing-masing. Bekerjasamalah yang baik dengan Pemdes dan Kades untuk menjalankan roda pemerintahan desa secara baik,” jelasnya.

Pernyataan itu untuk menjawab keresahan di kalangan Sekdes PNS yang belakangan diterpa isu akan segera ditarik dari desa. Bahkan, rumor yang berkembang, Sekdes PNS akan dipindah ke instansi pelosok-pelosok tapi bukan lagi sebagai Sekdes.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemerintahan dan Pertanahan Setda Bambang Widiyatmoko juga menyampaikan wacana penarikan Sekdes PNS itu, hingga kini belum bisa dilakukan lantaran Permendagri dan PP tidak mengatur soal penarikan itu.

Bahkan dalam PP 43 di Ketentuan Peralihan, menyebutkan bahwa Sekdes yang berstatus PNS tetap melaksanakan tugas sesuai perundang-undangan. Dengan demikian, wacana penarikan Sekdes PNS tidak akan serta merta bisa dilakukan lantaran tidak ada aturan yang menginstruksikan.

“Jadi untuk sementara, memang tidak ada perubahan untuk Sekdes PNS. Permendagri juga tidak mengutak-atik Sekdes PNS,” paparnya. Wardoyo