JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Opini Suap dan Jabatan Birokrasi

Suap dan Jabatan Birokrasi

164
BAGIKAN
1001-suap
Dok
0208 - TRISNO YULIANTO
Trisno Yulianto
PNS di Bapermas Magetan Warga Puro Asri Sragen

Bupati Klaten Sri Hartini terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dalam kasus suap  mutasi Jabatan Birokrasi di lingkungan Pemkab Klaten. Bersama Sri Hartini  juga ditangkap tiga  oknum PNS penyuap dan tiga  orang non PNS yang  diduga sebagai makelar jabatan. Barang bukti yang diamankan oleh KPK adalah uang 2 Miliar rupiah yang ditaruh di dalam Kardus (Joglosemar, 31 Desember 2016)

      Tertangkapnya Bupati Klaten Sri Hartini yang baru menjabat  setahun lebih memang mengejutkan bagi masyarakat yang tidak mengenal budaya suap terkait mutasi-promosi kepegawaian. Namun bagi mereka yang berkutat didalam ritme dan budaya birokrasi, tertangkapnya Bupati Klaten adalah hal yang seperti mengikuti logika “pepatah”: “sepandai-pandainya Tupai melompat akhirnya jatuh juga”.

      Praktik atau budaya suap/gratifikasi di dalam lingkungan birokrasi pemerintahan daerah di manapun hal yang lazim. Suap/Gratifikasi  di lingkungan birokrasi pemerintahan daerah pada umumnya terkait dengan beberapa kebijakan, baik kebijakan anggaran, kebijakan kepegawaian dan kebijakan proyek pembangunan.  Khusus suap dalam kebijakan kepegawaian terkait dengan kasus penerimaan CPNS, promosi jabatan serta mutasi jabatan maupun mutasi kepegawaian.

     Mutasi kepegawaian yang sering menjadi objek pungli atau pemerasan adalah mutasi PNS dari satu daerah ke daerah lain. Lazimnya kepala daerah dan para pejabat birokrasi mematok tarif dalam rekomendasi persetujuan mutasi PNS. Nilai rekomendasi persetujuan mutasi PNS bahkan mencapai angka puluhan juta rupiah. Praktek pungli atau suap terkait mutasi pegawai biasanya seperti kasus ‘senyap” dan jarang tercium aroma busuknya oleh aparat penegak hukum.

      selainnya adalah kasus promosi jabatan. Bagi PNS atau pejabat yang ingin mendapatkan promosi kenaikan jabatan dari eselon bawah ke eselon atas harus membayar dengan nominal uang tertentu sesuai permintaan kuasa politik melalui para calo / makelar jabatan yang boleh jadi adalah pejabat badan kepagawaian daerah atau oknum-oknum Non PNS yang dekat atau menjadi kaki tangan kepala daerah. Harga “jual” jabatan eselon II, III, IV ditentukan oleh jenis jabatan dan besaran anggaran yang dikelola oleh jabatan tersebut. Bisa jadi pejabat eselon II disebuah dinas (Satuan kerja perangkat daerah/SKPD) yang mengelola anggaran APBD dan DAK puluhan miliar bahkan ratusan miliar, harga jabatan eselon II mencapai angka ratusan juta rupiah.