JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Wiranto Terancam Sanksi Skorsing, Ini Sebabnya

Wiranto Terancam Sanksi Skorsing, Ini Sebabnya

171
BAGIKAN
Ratusan warga Hadiluwih menggelar demo di depan balai desa setempat menuntut Kades Wiranto mundur dari jabatannya. Foto : Wardoyo
Ratusan warga Hadiluwih menggelar demo di depan balai desa setempat menuntut Kades Wiranto mundur dari jabatannya. Foto : Wardoyo

SRAGEN – Inspektorat Kabupaten Sragen menyatakan sudah merekomendasikan sanksi skorsing kepada Kades Hadiluwih, Kecamatan Sumberlawang, Wiranto yang didemo warganya, dua hari lalu.

Sanksi skorsing diberikan lantaran yang bersangkutan dianggap terbukti belum memenuhi sejumlah kelengkapan penggunaan dana desa yang ditudingkan warga.

Sanksi tersebut diambil setelah melalui serangkaian pemeriksaan terkait aduan warga perihal sejumlah ketidakberesan dana desa dan pengelolaan proyek desa selama 2016.

Hal itu disampaikan Assisten II Setda, Suharto yang sempat menangani kasus ini semasa masih menjabat sebagai Inspektur Sragen.

“Sudah kami rekomendasikan sanksi skorsing. Kemudian diberi waktu untuk membenahi kelengkapan yang masih kurang, jika sampai batas waktu yang diberikan tidak bisa memenuhi, baru nanti bisa dinaikkan ke sanksi yang lebih berat,” paparnya Jumat (6/1/2017).

Suharto yang baru saja digeser ke Assisten II itu menguraikan, surat rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat sudah dinaikkan ke bupati belum lama ini. Saat ini surat itu tinggal menunggu persetujuan dari bupati untuk selanjutnya bisa diberlakukan.

Soal apakah nanti sanksinya akan sama dengan rekomendasi Inspektorat, menurutnya hal itu sangat tergantung dari bupati. Sementara, Inspektur yang baru, Wahyu Widayat mengaku, sebelum didemo warga dirinya sempat mendapatkan aduan-aduan dari berbagai pihak terkait dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Kades Hadiluwih.

“Yang jelas ini masih didalami. Untuk yang Hadiluwih ini kan ada aduan baru lagi. Jadi masih berproses,” imbuhnya.

Sementara saat dihadapkan dengan ratusan warganya ketika demo dua hari lalu, Wiranto memilih pasrah dan menyerahkan semuanya kepada pihak terkait yang menangani kasusnya baik Inspektorat maupun Polres.

Ia juga mengaku siap mempertanggungjawabkan apabila memang ada kesalahan dari hasil penanganan dua pihak itu. Kasat Reskrim AKP Supadi mengatakan, sejauh ini proses kasus dugaan penyimpangan dana desa di Hadiluwih sudah mencapai 60 persen.

Pihaknya juga bersiap untuk melakukan ekspose ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng jika nantinya ada indikasi kuat mengarah pada tindak pidana korupsi (Tipikor).

“Tapi sebelum ada keputusan hukum tetap, saya mohon jangan ada yang memvonis seseorang bersalah. Semua harus menggunakan asas praduga tak bersalah,” jelasnya. Wardoyo