Banyak Keluhan BPJS dan Biaya Sekolah di Sragen

Banyak Keluhan BPJS dan Biaya Sekolah di Sragen

202
Joglosemar | Wardoyo
SAMBANGI OMBUDSMAN- Tim Komite Penehak HAM Sragen yang dipimpin Ketuanya, Mursito (tengah) saat berkoordinasi dengan Ketua Ombudsman Jateng, Sabarudin Julu (kanan) di Sekretariat Ombudsman di Semarang, Sabtu (18/3).

SRAGEN – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Penegak Hak Azasi Manusia (Kompak HAM) mengungkap banyak keluhan dari masyarakat Sragen terkait sejumlah pelayanan publik.

Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), e-KTP dan biaya sekolah menjadi layanan yang paling dominan dikeluhkan.

Hal itu disampaikan Ketua DPP Komite Penegak HAM, Mursito seusai berkoordinasi dengan Lembaga Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah, Sabtu (18/3/2017).

Ia mengatakan, sejauh ini pihaknya memang sudah menerima banyak keluhan terkait pelayanan publik di Sragen.

Seperti layanan BPJS yang dianggap berbelit dan kebingungan masyarakat perihal sistem pembayaran bagi pasien yang dirawat dengan fasilitas naik kelas.

Lantas, keluhan soal ancaman tidak boleh ikut ujian yang diterima salah satu siswa tidak mampu di salah satu SMK Negeri hanya gara-gara belum bisa melunasi biaya.

Baca Juga :  Digasak Pemotor Ngeblong, Wabup Sragen Dilarikan ke RSUD

“Padahal siswa itu memiliki kartu JKS dan miskin tapi masih disuruh bayar. Kemarin anaknya datang kesini dan mengeluhkan itu. Kalau untuk BPJS, mayoritas keluhan warga masih bingung dan kurang diberi informasi soal kenaikan kelas,” paparnya.

Selain itu, layanan e-KTP juga banyak berdatangan terutama pada pembuatannya yang lama dengan alasan blangko habis.

Menurutnya, beberapa keluhan selama ini belum bisa ditindaklanjuti secara maksimal karena belum ada saluran untuk melapor serta mencari solusi.

Atas kendala itu, pihaknya akhirnya melakukan kunjungan ke Ombudsman perwakilan Jateng di Semarang akhir pekan lalu. Dalam kunjungan itu, tim ditemui langsung oleh Plt Ketua Ombudsman Jateng, Sabarudin Julu.

Baca Juga :  Gara-gara Ini Pengumuman PPDB SMP di Sragen Ditunda

“Dari koordinasi kemarin, Ombudsman membuka pintu laporan dan keluhan soal pelayanan publik di instansi pemerintah, BUMD atau BUMN. Makanya nanti semua keluhan masyarakat akan kita koordinasikan sehingga bisa mendapat solusi sesuai dengan peraturan,” tukasnya.

Mursito berharap masyarakat bisa proaktif melaporkan keluhan terkait layanan publik dan nanti akan diperjuangkan dengan Ombusdman. Namun keluhan dan laporan harus didasari fakta serta memenuhi ketentuan.

“Kami akan menjamin dan melindungi kerahasian pelapor. Tujuan kami memperjuangkan keadilan bagi masyarakat dalam mendapat pelayanan publik secara baik,” tandasnya.

Wardoyo

BAGIKAN