JOGLOSEMAR.CO Daerah Sukoharjo Bupati Sukoharjo Siapkan Surat Edaran Rembuk Desa Terkait Prona

Bupati Sukoharjo Siapkan Surat Edaran Rembuk Desa Terkait Prona

69
BAGIKAN
Joglosemar | Sofarudin
Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya saat menyerahkan bantuan BSPS di Balai Desa Kedungjambal, Tawangsari, Jumat (26/8).

SUKOHARJO—Setelah diputuskan bahwa pemerintah desa harus melakukan rembuk desa akibat dibatalkannya Peraturan Desa (Perdes) untuk Progam Operasi Nasional Agraria (Prona) dan juga daerah (proda), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo pun turun tangan melalui konsep Surat Edaran (SE) Bupati.

“SE Bupati tersebut berisikan biaya pengurusan Prona dan Proda. Draf surat edaran diharapkan ditandatangani Bupati secepatnya, sehingga awal April sudah bisa disosialisasikan,” papar Sekda Sukoharjo, Agus Santoso, Minggu (19/3/2017).

Agus memaparkan, keberadaan SE Bupati tersebut diharapkan menjadi dasar penyamaan biaya Proda dan Prona selain biaya yang ditanggung pemerintah. Namun biaya yang muncul juga disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa.

“Semoga SE Bupati ini nantinya bisa memudahkan pemerintah desa agar tidak lagi khawatir tentang pemutusan  biaya pengurusan Prona dan Proda di luar biaya yang ditanggung pemerintah,” jelasnya.

Sebelumnya, Kabag Hukum Setda Sukoharjo, Budi Susetyo mengatakan bahwa seusai rapat koordinasi se-Jawa Tengah, dinyatakan Perdes pungutan desa bukan menjadi kewenangan desa. Untuk itu, rembuk desa perlu dilakukan.

“Keputusan itu berdasarkan dari hasil kajian Biro Hukum Provinsi Jateng dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Jateng,” ujarnya.

Budi mengatakan hal tersebut sebagai tindak lanjut dari SE Gubernur Jateng. Namun setelah adanya perubahan tersebut, pihak desa maupun kelurahan diminta untuk mengundang Muspika atau tim Saber Pungli saat akan melakukan rembuk desa.

“Kalau Perdes dibatalkan berarti kan harus diganti. Mengenai biaya selain yang dibayarkan pemohon ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan melalui rembuk desa. Agar transparan dan tidak mengandung unsur pungli, maka Muspika dan tim Saber Pungli harus hadir,” jelasnya.

Dynda Wahyu Wardhani