Lampaui Target, Penerimaan Tax Amnesty di Karanganyar Capai Rp 119 Miliar

Lampaui Target, Penerimaan Tax Amnesty di Karanganyar Capai Rp 119 Miliar

35
Joglosemar|Dok
TAMBAH PETUGAS- Petugas pajak melayani konsultasi pelanggan di kantor Pajak Pratama, Solo, Senin (25/7). KPP Pratama Surakarta siap menambah sejumlah tenaga kerja untuk pelayanan Tax Amnesty.

KARANGANYAR—Penerimaan uang tebusan dari program amnesti pajak atau tax amnesty di Kabupaten Karanganyar sudah mencapai Rp 119 miliar.

Capaian penerimaan itu telah melampaui target tax amnesty KPP Pratama Karanganyar yang semula ditargetkan hanya Rp 80 miliar.

Hal itu disampaikan oleh Agus Kurniawan, selaku perwakilan dari KPP Pratama Karanganyar saat menjadi pembicara dalam acara sosialisasi pajak belum lama ini.

Dalam sosialisasi yang dihadiri Bupati Karanganyar Juliyatmono jajaran terkait, Agus mengatakan, penerimaan tebusan pengampunan pajak di Karanganyar masih dimungkinkan bertambah.

Pihaknya juga mengimbau kepada para wajib pajak yang belum mengikuti amnesti pajak untuk segera berpartisipasi. “Kami optimistis penerimaan uang tebusan (pajak) akan bertambah, mengingat program ini masih akan berakhir 31 Maret mendatang,” imbuhnya.

Baca Juga :  Korban Kejahatan Seksual di Karanganyar Berubah Mental, Kini Jadi Lelaki Feminim

Sebelumnya, Bupati Juliyatmono terus mengimbau kepada para pejabat di lingkungan Pemkab untuk mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty agar menjadi contoh bagi para wajib pajak yang lain. Bupati menyebutkan, sumber pendapatan negara salah satunya adalah pajak.

Bahkan, ia juga meminta kepada pihak KPP Pratama Karanganyar agar menyediakan loket khusus untuk melayani para Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti program tax amnesty.

“ASN sebagai abdi negara harus tertib dalam administrasi pajak dan menjadi teladan bagi masyarakat,” terangnya.

Baca Juga :  TNI dan Distan Berikan Pendampingan Petani

Bupati juga menyampaikan bahwa saat ini di Karanganyar banyak perusahaan yang berdiri, akan tetapi kantor dan pemiliknya beralamat di luar Karanganyar. Hal ini mengakibatkan wajib pajaknya tidak bisa ditarik di Karanganyar.

Untuk itu, ke depan diharapkan diatur regulasi pengurusan mengenai hal tersebut. Meskipun setoran wajib pajak bagi perusahaan memang tetap masuk ke pemerintah pusat.

Satria Utama

BAGIKAN