JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Tunjangan Sertifikasi Guru Hanya Terserap 49 Persen

Tunjangan Sertifikasi Guru Hanya Terserap 49 Persen

193
BAGIKAN
ilustrasi guru

SOLO – Anggaran tunjangan profesi guru atau lebih dikenal sertifikasi di 2016 hanya terserap Rp 196 miliar dari totalnya Rp 397 miliar atau 49 persen.

Hal ini membuat pos tersebut menjadi penyumbang Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2016 terbesar yakni Rp 200 miliar.

Seperti yang diberitakan Joglosemar beberapa waktu lalu, Silpa Surakarta tahun 2016 mencapai angka Rp 230 miliar. Jumlah tersebut naik sebesar 3,8 persen jika dibandingkan dengan Silpa 2015 sebesar Rp 222 miliar.

Dalam nota penjelasan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota 2016 disebutkan penyumbang Silpa terbesar disebut dari tunjangan sertifikasi guru.

Wakil Walikota Surakarta, Achmad Purnomo dalam rapat paripurna dengan agenda jawaban Walikota Surakarta atas pandangan fraksi mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Surakarta 2016 menyebutkan total Silpa 2016 mencapai 13,37 persen dari total belanja daerah.

“Tunjangan profesi guru dari anggaran sebesar Rp 397 miliar merupakan sisa anggaran tahun lalu dan alokasi pada tahun 2016. Hanya terealisasi sebesar Rp 196 miliar sehingga sisa anggaran sebesar Rp 200 miliar,” terang dia, Senin (27/3/2017).

Ditambahkan dia, pencairan tunjangan profesi guru disesuaikan dengan jam efektif mengajar guru dan realisasi transfer dana dari pemerintah pusat yang diterima. Dengan demikian, anggaran tunjangan profesi guru tidak dapat digunakan untuk keperluan lain.

Selain sertifikasi, Silpa 2016 juga disumbang dari gaji PNS lantaran ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki usia pensiun dan meninggal dunia. 

“Silpa juga diperoleh dari sisa tambahan penghasilan PNS yang disebabkan realisasi tambahan penghasilan PNS berdasarkan penilaian kinerja atau absensi pegawai,” tegasnya.

Apa yang disampaikan Purnomo merupakan jawaban dari pertanyaan beberapa fraksi di DPRD terkait nota penjelasan LKPJ Walikota 2016. Fraksi PDIP melalui Juru Bicara, Ekya Sih Hananto, mempertanyakan kenapa pos belanja pegawai bisa sisa banyak.

Murniati