Ada Pertemuan, Ada Penggeledahan

Ada Pertemuan, Ada Penggeledahan

51
Dok
Begog D Winarso
Pekerja Pers, Ketua Dewan Penasihat PWI Surakarta

Ada tiga macam rahasia

Rahasianya rahasia

Rahasianya Ilahi

Dan rahasia diri sendiri

 Rahasia diri sendiri berada di dalam cahaya

Sangat cerah, megah, tanpa kerudung apa pun

Bening, tanpa noda apa pun

Meski demikian ia tak kasatmata

 

       Serangkaian kalimat puitis dan religi itu adalah salah satu  sajak pada bagian Tembang 111 dalam buku Centhini-Kekasih yang Tersembunyi (halaman 285). Buku karya Elizabeth D Inandiak ini ringkasan dari mahakarya sastra Jawa – hampir semuanya berupa tembang – di Kerajaan Surakarta Hadiningrat (Kasunanan), tepatnya pada era Raja Paku Buwono V.

       Isi sajak tersebut rasanya tepat untuk menggambarkan kisruh di Keraton Kasunanan (saat ini) yang memunculkan dualisme kepemimpinan pasca mangkatnya Raja PB XII pada 2004. Bahwa kisruh atau konflik berkepanjangan merupakan rahasia Ilahi, Tuhan Yang Maha Esa (Rahasianya Ilahi). Kemudian dua kubu yang berkonflik: Raja PB XIII Hangabehi dan Koes Murtiyah masing-masing personal menyimpan rahasia sendiri (Dan rahasia diri sendiri).

Luhur

        Apa rahasia mereka? Yang tahu persis adalah mereka sendiri. Yang pasti, rahasia yang dikandung masing-masing personal bertujuan baik, bahkan luhur (Sangat cerah, megah, tanpa kerudung apa pun). Hal itu diperjelas pada kalimat di bawahnya: Bening, tanpa noda apa pun. Tetapi semua itu tak bisa dilihat dengan mata telanjang (Meski demikian ia tak kasatmata).

       Apabila kita berpedoman pada sajak di atas, para putra-putri mendiang PB XII yang yang sekarang beda pendapat dan beda pemikiran itu pada intinya bertujuan mulia: ingin melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Kasunanan di zaman sekarang yang bukan lagi era kerajaan. Hanya saja, dalam upaya tersebut mereka menggunakan caranya sendiri-sendiri. Maka yang muncul adalah perbedaan pendapat, yang kemudian melahirkan konflik. Yang mutakhir adalah konflik soal upacara peringatan kenaikan takhta Raja PB XIII Hangabehi (Tingalan Jumenengan Dalem). Acara budaya keraton ini direncanakan digelar 22 April mendatang.

        Ilustrasi sajak dalam Centhini-Kekasih yang Tersembunyi itu, sengaja saya tempelkan dalam opini ini sejatinya sebagai upaya ngademke pikir maupun ati para putra-putri PB XII, lalu bersepakat satu kata: menggelar Tingalan Jumenengan Dalem PB XIII Hangabehi secara komplet di Pendapa Sasana Sewaka sebagaimana era PB XII. Ada pergelaran tarian Bedaya Ketawang, Raja Hangabehi duduk di singgasana, dan ada pula prosesi sungkeman para sentono atau kerabat dan abdi dalem kepada raja.

Baca Juga :  Masjid dan Makam

        Kira-kira begitulah yang dikehendaki Presiden Jokowi, sehingga dia mengutus anggota Wantimpres Subagya HS (Bagya) dan Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo (Rudy) untuk berembuk atau melobi kubu Murtiyah dan kubu Hangabehi. Tujuannya, peringatan kenaikan takhta Raja Hangabehi yang sejak 2013 tanpa kehadiran yang bersangkutan, tahun ini bisa digelar secara komplet: ada tarian Bedaya Ketawang, Raja, dan ada sungkeman. Jika prosesi adat keraton itu bisa terselenggara, Kasunanan sebagai cagar budaya dan pemangku adat keraton telah menjalankan peran dan fungsinya dengan benar.

         Dengan demikian, kebudayaan Kasunanan tetap lestari dan menjadi destinasi pariwisata domestik mapun internasional. Selebihnya, Solo sebagai kota seni dan budaya tak tergoyahkan atau ternoda hanya karena konflik di Kasunanan.

       Karena itu, Bagya dan Rudy secara intensif melobi dan mempertemukan dua kubu. Sebagaimana saya lihat pada Sabtu (14/4), Bagya didampingi paracpetinggi keamananan Solo mempertemukan kubu Murtiyah dengan kubu Hangabehi di sebuah rumah makan di kawasan Jalan Slamet Riyadi, Solo. Dalam pertemuan tertutup (untuk awak media) ini tampak hadir dari kubu Hangabehi antara lain Tejowulan, Dipokusumo, dan Benowo. Dari kubu Murtiyah selain dia, hadir Puger, Kuspiyah, dan Eddy Wirabhumi (suami Murtiyah).

      Hingga pukul 17.00 pertemuan masih berlangsung. Namun awak media tidak mengetahui hasil pertemuan tertutup tersebut. Di luar acara pertemuan, terjadi gerakan polisi. Para petugas Polresta Surakarta bersenjata melakukan upaya paksa penggeledahan di Kasunanan untuk mencari barang bukti terkait laporan dugaan pemalsuan dokumen kekancingan (Surat Keputusan/SK pemberian gelar kebangsawanan Kasunanan).

Baca Juga :  Symptoma Korupsi Pemborosan Anggaran

      “Hari ini kita lakukan upaya paksa dan pencarian barang bukti untuk kasus dugaan pemalsuan kekancingan. Kasus ini kita tingkatkan menjadi penyidikan dan hari ini kita lakukan penggeledahan,” tutur Kabid Humas Polda Jateng Kombes Djarod Padakova (Joglosemar, 16/4).

       Pihak yang melapor adalah kubu PB XIII Hangabehi. Sayang Djarod tidak menjelaskan siapa terlapornya. Ia hanya mengatakan, dugaan pemalsuan dokumen kekancingan terjadi sejak tahun 2013. “Kami berhasil mengamankan sejumlah barang bukti,” kata dia.

         Apa yang dilakukan pihaknya itu ada atau tidak kaitannya dengan instruksi Presiden Jokowi tentang peringatan kenaikan takhta Raja PB XIII Hangabehi – secara komplet atau lengkap – Djarod pun tidak menjelaskan. Sungguh kita sesalkan jika hal itu terkait dengan instruksi Presdien Jokowi tentang peringatan kenaikan takhta Raja Hangabehi.

*Kucuran Dana

        Perlu kita simak dan kita apresiasi ucapan Rudy. Ia berterus terang bahwa pemerintah mengintervensi keraton, tetapi hanya sebatas pada apa yang tercantum dalam Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Di antaranya soal peringatan kenaikan takhta raja agar bisa digelar bersama-sama pada 22 April nanti. Setelah acara itu, bisa dilanjutkan lagi pembicaraan internal terkait masalah-masalah yang ada (Joglosemar, 15/4).

        Yang menarik, Rudy juga mengungkapkan untuk acara adat Tingalan Jumenegan Dalem (22 April) pemerintah (pusat) mengucurkan dana untuk membiayainya. Tapi berapa besaran dana dimaksud Rudy enggan menjelaskan. Soal dana dari pemerintah pusat ini hendaknya transparan terkait besarannya agar publik mengetahui.

        Kita meyakini, Rudy yang memimpin Pemkot Solo dengan slogan transparan dan anti KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) akan mengumumkan ke publik soal besaran dana untuk biaya jumenengan jika dana tersebut sudah cair. Berulang kali Rudy menandaskan Tingalan Jumenengan Dalem PB XIII Hangabehi tahun ini harus digelar dan tak bisa ditawar-tawar lagi. “Itu harus digelar dan ini sebagai bentuk pelestarian budaya keraton,” ujar Rudy. #

BAGIKAN