JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Begini Cara Desa Randusari Teras Lakukan Transparansi Anggaran

    Begini Cara Desa Randusari Teras Lakukan Transparansi Anggaran

    51
    BAGIKAN
    Joglosemar | Ario Bhawono
    TRANSPARAN—Pelantikan perangkat desa sesuai dengan perubahan SOTK desa yang baru, harus diiringi dengan peningkatan kinerja, termasuk transparansi keuangan desa.

    BOYOLALI—Langkah tranparansi anggaran desa oleh Pemerintah Desa Randusari, Kecamatan Teras berjalan efektif.

    Sosialisasi dan penyampaian informasi utamanya terkait anggaran dilakukan melalui program tilik dusun dan rembug warga hingga dipublikasikan melalui website  randusariboyolali.blogspot.com.

    Kades Randusari, Satu Budiono mengatakan, Desa Randusari mungkin merupakan desa yang pertama memiliki program tilik dukuh dan rembug desa yang dimulai sejak 2015 silam. Program itu berupa tatap muka langsung dengan masyarakat yang melibatkan seluruh perangkat desa dan BPD.

    “Dengan program ini, kami mendatangi langsung warga. Selain untuk menjaring aspirasi, juga sosialisasi utamanya terkait anggaran desa,” ungkap Satu di sela-sela pelantikan perangkat desa sesuai dengan SOTK baru, Kamis (13/4/2017).

    Dua program tersebut dilangsungkan mulai April-Mei. Sehingga aspirasi yang terserap dari warga bisa diakomodir dalam Rapat Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPD).

    “Progres pembangunan maupun anggaran, juga diinformasikan melalui web dan informasi tersebut dapat diakses oleh siapa pun,” imbuhnya.

    Terkait SOTK baru pemerintahan desa, Satu mengatakan pihaknya melantik empat Kadus, dua kaur, dan satu Kasi. Saat ini, jabatan Kasi Pemerintahan masih kosong.

    Sementara ini, untuk mengisi kekosongan tersebut, pihaknya dibantu dua staf, yang sekaligus membantu di bidang keuangan desa.

    Di sisi lain, pihaknya juga terus berupaya menggenjot pendapatan asli desa (PADes), yang saat ini tiap tahunnya sekitar Rp 180-an juta.

    “Untuk anggaran desa tahun ini sekitar 1,639 miliar, terdiri dari PADes, dana alokasi desa dan dana desa. Kami akan menggali PAD dari program CSR perusahaan-perusahaan yang ada di lingkungan desa kami,” imbuh dia.

    Upaya transparansi ini sejalan dengan instruksi Pemkab Boyolali melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes), yang mewajibkan agar anggaran desa dipublikasikan bentuk transparansi.

    “Kami minta seluruh desa mempublikasikan anggaran desa, sehingga peruntukkannya apa saja bisa diketahui masyarakat,” imbuh Kepala Dispermasdes Boyolali, Purwanto.

    Ario Bhawono