JOGLOSEMAR.CO Daerah Wonogiri Begini Progres Pembangunan Waduk Pidekso di Wonogiri

Begini Progres Pembangunan Waduk Pidekso di Wonogiri

1603
BAGIKAN
Dok
Warga beraktifitas di lokasi yang nantinya ditenggelamkan menjadi dasar waduk Pidekso, beberapa waktu lalu.

WONOGIRI—Ribuan bidang tanah telah selesai diukur dalam proyek pembangunan Waduk Pidekso. Kini tim segera membahas besaran ganti rugi yang akan diterima warga terdampak proyek nasional tersebut.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wonogiri, Cahyono mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan pekerjaan pengukuran lahan untuk proyek Waduk Pidekso. Berdasarkan pengukuran, ada 1.600 bidang tanah yang terdampak proyek nasional tersebut.

Lahan tanah seluas 322 hektare, berada di tiga desa di dua kecamatan, yakni di Desa Tukulrejo dan Pidekso di Kecamatan Giriwoyo, serta Desa Sendangsari di Kecamatan Batuwarno.

“Sudah selesai kami ukur dan sudah kami serahkan ke tim appraisal independen,” kata Cahyono, Kamis (20/4/2017).

Tim appraisal, jelas Cahyono, segera membahas besaran ganti rugi yang akan diterima warga terdampak. Direncanakan, tahun ini tahapan tersebut akan selesai. Namun pihaknya belum mengetahui berapa kisaran harga tanah ganti rugi nantinya.

“Jika nanti dananya mencukupi, sangat mungkin pembayaran ganti rugi akan dilakukan secara serentak. Tapi kalau tidak mencukupi, pasti ada langkah terbaik,” jelas Cahyono.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) Waduk Pidekso, Panji mengungkapkan, pemberian kompensasi atau ganti rugi bagi pembebasan lahan warga akan dilakukan tim independen.

Diterangkan, tim independen yang nantinya mematok harga appraisal lahan. Juga melakukan negosiasi dengan warga terdampak proyek pembangunan waduk Pidekso.

Sementara, warga terdampak pembangunan Waduk Pidekso justru mengaku resah. Pasalnya, hingga kini mereka belum menerima kejelasan soal kelanjutan tahapan pembangunan proyek tersebut.

Perwakilan warga, Eko mengatakan, warga mendesak kepastian kelanjutan proyek. Bahkan ada informasi dari provinsi yang justru membuat resah. Yakni soal anggaran pemerintah yang kabarnya tidak cukup untuk membayar ganti untung pembebasan lahan secara serentak.

Aris Arianto