JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Daerah Kesulitan, Dewan Minta Pusat Atur Transportasi Online

Daerah Kesulitan, Dewan Minta Pusat Atur Transportasi Online

42
BAGIKAN
ilustrasi

SOLO – Komisi III DPRD Surakarta meminta Pemerintah Pusat tidak menyerahkan sepenuhnya pengaturan moda transportasi roda dua kepada pemerintah daerah.

Pasalnya, selama ini daerah kesulitan dalam hal pengaturan lantaran tidak ada dasar hukumnya.

Penegasan ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Surakarta, Honda Hendarto. Di mana, polemik transportasi online di Solo muncul lantaran Undang Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengaturnya. UU tersebut hanya mengatur tentang moda transportasi roda empat atau lebih.

“Ya jangan langsung dibebankan ke daerah untuk mengaturnya. Kalau memang diserahkan ke daerah, tentunya pemerintah pusat memberikan aturan sebagai dasar pengaturannya. Kalau tidak ada landasan hukumnya, tentu Pemkot juga tidak bisa mengaturnya. Sehingga Pemkot tidak bisa memberikan izin,” tegasnya, Senin (3/4/2017).

Jalan tengah terbaiknya yakni dengan menyerahkan masalah mengenai transportasi online kepada pemerintah pusat. Terlebih lagi, Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan tidak mengatur tentang itu.

Sehingga, pengoperasian ojek baik online maupun konvensional memang tidak ada dasar hukumnya.

Pihaknya pun mendukung sikap Pemkot dalam memberikan larangan bagi transportasi onlineuntuk memberikan layanan di bidang transportasi.

Ini dilakukan bukan karena Pemkot tidak prorakyat tetapi lebih karena tidak ada dasar hukum pemberian izinnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Surakarta, Teguh Prakosa. Dia mengatakan selama ini memang transportasi di Solo terutama berbasis online menjadi polemik tersendiri.

“Sistem online ini kan baru. Lebih duluan terbitnya UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sementara itu, untuk ojek konvensional sudah ada sebelum UU itu. Meskipun UU tidak bersifat surut, tapi memang lebih pas nya semuanya baik online maupun konvensional juga tidak diberikan izin operasional. Tapi memang butuh komunikasi yang apik antara Pemkot dan manajemen ojek,” tegasnya.

Murniati