Hasil Riset Hanya Untung 5-7 Persen, Petani Tembakau Merasa Jadi Korban Pasar

Hasil Riset Hanya Untung 5-7 Persen, Petani Tembakau Merasa Jadi Korban Pasar

49
Petani Tembakau di Lereng Gunung Merapi Merbabu. Foto : Ario Bhawono

BOYOLALI—Petani tembakau mendesak pemerintah memberlakukan Harga Penjualan Pokok (HPP) tembakau.

Hal tersebut menjadi pokok bahasan Rapat pimpinan DPD Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tegah (Jateng), di Boyolali, Selasa (11/4/2017).

Ketua DPD APTI Jateng, Triyono, mengatakan selama ini petani tembakau masih belum mendapat perhatian pemerintah. Menurutnya, sejauh ini juga belum ada kejelasan terkait RUU Pertembakauan dan keberpihakannya kepada petani.

Padahal jelas, cukai dari tembakau yang diterima pemerintah mencapai Rp 140 triliun. Sebaliknya, dalam tata niaga tembakau, sebagai produsen, petani sering menjadi korban pasar karena tidak diuntungkan.

Baca Juga :  Truk Bermuatan Berat Dilarang Melintas di Jalur Mudik

“Hasil riset yang melibatkan akademisi, petani hanya mendapatkan 5-7 persen dari keuntungan tata niaga. Paling besar keuntungan ada di grader tembakau yang mencapai hingga 20 persen,” ungkap Triyono.

Karena itu, APTI mendesak agar RUU tembakau segera masuk prolegnas dengan catatan pengaturan tata niaga yang adil bagi para petani. Tata niaga ini dimaksudkan untuk memutus alur distribusi dari petani ke pabrikan rokok.

Selain itu APTI mendesak agar komoditas tembakau bisa diolah laiknya komoditas beras, yakni dengan penetapan HPP. “Selama ini petani tidak berkuasa atas harga. Sementara setiap kali panen harga selalu menjadi permainan,” jelas dia.

Baca Juga :  Buka Bersama di Balai Desa, 115 Warga Andong Boyolali Keracunan

Wakil Ketua APTI Jateng, M Rifai menambahkan, selama ini Jateng menyuplai hampir 25 persen kebutuhan tembakau nasional.

Sentra tembakau di Jateng antara lain Temanggung, Boyolali, Klaten, Demak, Wonosobo, dan Kendal. Pihaknya mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib petani tembakau.

Salah satunya dengan mengharuskan pengusaha untuk menjalin kemitraan dengan petani tembakau. Selain itu, di daerah, APTI juga mendorong munculnya BUMD pertembakauan yang melibatkan unsur pemerintah, perwakilan kelompok tani, dan pedagang kecil. “Dengan adanya peran pemerintah, harapan kami petani bisa sejahtera,” imbuh dia.

Ario Bhawono

BAGIKAN
  • Rifai

    Saya setuju sekali dengan pernyataan bahwa perusahaan harus bermitra dengan petani agar terjalin hubungan yang saling menguntungkan.