JOGLOSEMAR.CO Daerah Sukoharjo Kasus Korupsi BKM Sempulur Memasuki Babak Baru

Kasus Korupsi BKM Sempulur Memasuki Babak Baru

29
BAGIKAN
ilustrasi

SUKOHARJO—Polres Sukoharjo telah melimpahkan kasus korupsi yang menyeret Sri Mujiastuti, warga Desa Tempel Kecamatan Gatak ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo, Kamis (6/4).

Tersangka merupakan pengelola Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Desa Sempulur, Kecamatan Gatak.

“Tersangka diduga telah melakukan tindakan penyalahgunaan dana keuangan sejak tahun 2008 hingga 2010,” ucap Kasat Reskrim Polres Sukoharjo, AKP Dwi Haryadi, mewakili Kapolres Sukoharjo, AKBP Ruminio Ardano, Kamis (6/4/2017).

AKP Dwi menjelaskan, tersangka menerima angsuran dari peminjam. Namun angsuran tersebut tidak disetorkan. Selain itu, dia juga mengajukan pinjaman ke pusat untuk 10 BKM.

Dari pengajuan tersebut, akhirnya dari Kementerian Pekerjaan Umum, dalam hal ini Ditjen Cipta Karya, menggelontorkan dana senilai Rp 68 juta.

Dan setelah bantuan turun, juga tidak disalurkan ke 10 BKM tersebut, dan justru digunakan untuk kebutuhan pribadinya. Menurut hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng, atas aksi yang dilakukan tersangka, negara mengalami kerugian sebesar Rp 61.692.000.

“Ada sejumlah peminjam yang benar-benar meminjam dan rutin mengangsur. Tapi oleh tersangka tidak dibayarkan. Sementara untuk 10 BKM tersebut kami selidiki memang aktif namun tidak mengajukan pinjaman. Jadi baik uang angsuran dan uang bantuan dikonsumsi secara pribadi oleh tersangka,” imbuhnya.

Sebelumnya, lanjut AKP Dwi, berkas kasus yang sudah pernah ia tangani sejak tahun 2008 tersebut sudah dilimpahkan ke penyidik kejaksaan. Namun dengan alasan belum lengkap, berkas kasus tersebut beberapa kali dikembalikan.

“Berkas baru saja dianggap lengkap pada 23 Maret 2017. Jadi kasus lama ini baru bisa kita limpahkan hari ini (kemarin),” kata dia.

Atas tidakannya, tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidna korupsi.

Polisi juga menambahkan pasal 64 ayat 1 KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP karena tindakan berlanjut.

Pengacara tersangka, Sutarto mengatakan, pihaknya akan menggunakan hak penangguhan penahanan untuk kliennya. “Sri sudah berusaha mengembalikan uang tersebut,” kata dia.

Dynda Wahyu Wardhani