Pastikan Gelar Jumenengan Tanpa Raja, Dewan Adat Sebut Tak Menyalahi Aturan

Pastikan Gelar Jumenengan Tanpa Raja, Dewan Adat Sebut Tak Menyalahi Aturan

104
Joglosemar | Insan Dipo Ferdias
KONFLIK KRATON SOLO- Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo (kiri) berjalan bersama Perwakilan Lembaga Dewan Adat, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Puger (kanan) menjelang pertemuan dengan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Subagyo HS dan dewan adat Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat di Sasana Sewako keraton setempat, Solo, Kamis (6/4). 

SOLO – Kubu Dewan Adat Keraton Kasunanan Surakarta mengatakan akan tetap menyelenggarakan tingalan dalem jumenengan tanpa raja pada 22 April mendatang sebagaimana tahun sebelumnya.

Sebelumnya Satgas Panca Narendra bentukan Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi mengaku tengah mempersiapkan tingalan dalem jumenengan yang bakal dihadiri PB XIII.

Plt Raja Keraton Kasunanan Surakarta, KGPH Puger menjelaskan tinggalan jumenengan tetap bisa dilakukan meski tanpa kehadiran raja. Hal ini dinilai tidak menyalahi aturan dengan alasan dalam situasi tidak normal karena Raja tidak mios lantaran berhalangan.

“Kita tidak pernah melarang Sinuhun untuk menyelenggarakan tinggalan dalem jumenengan. Tapi ada peristiwa yang menyebabkan Sinuhun akhirnya tidak bisa menyelenggarakan kegiatan sendiri,” terang Plt Raja Keraton Kasunanan Surakarta, KGPH Puger kepada wartawan saat jumpa pers, Senin (10/4/2017).

Tanpa menjelaskan peristiwa apa yang dimaksud, Puger mengatakan jika hal itu telah menjadi pertimbangan adat yang memicu para sentono mencari pengampu adat. Karena itulah kemudian ditunjuk Kondang atau pelaksana tugas raja untuk mengampu budaya keraton.

“Di keraton itu ada tatanan adat yang harus dipatuhi tapi itu dilanggar. Kita sudah menunggu untuk jawaban dan mencari solusi dengan mencoba memohon Sinuhun untuk kembali,” paparnya.

Baca Juga :  Ribuan Liter Minuman Keras Dimusnahkan

Lebih lanjut Puger mengatakan Tari Bedhaya Ketawang tetap harus digelar karena Raja tidak mios lantaran berhalangan. Ini sudah pernah terjadi saat PB X dan PB XI sehingga tidak menyalahi adat.

Sementara itu Ketua Eksekutif Lembaga Hukum Keraton Kasunanan Surakarta, KP Eddy Wirabhumi menyatakan sesuai arahan Walikota Surakarta dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) diminta untuk colling down dan taat hukum.

“Kita masih menunggu hasil konsultasi Watimpres Subagyo HS dan Walikota dengan Presiden Joko Widodo dari hasil pertemuan kemarin. Kalau ada ancaman dua atau tiga hari lagi pembongkaran, siapa yang tidak menghormati presiden dan walikota,” kata dia.

Ditambahkan, untuk kunci-kunci yang mau diminta Sinuhun, proses pengambilan kunci itu memiliki prosedur khusus yang harus ditaati oleh siapa pun.

“Pengambilan dan pengembalian kunci atau pusaka memiliki prosedur khusus dan dicatat petugas. PB XIII Hangabehi pun harus patuh terhadap prosedur tersebut, pengambilan pusaka dilakukan pada hari tertentu dengan tata cara tertentu pula dan itu yang melakukan adalah orang-orang tertentu,” tandasnya.

Baca Juga :  BPJS Kesehatan Buka Posko Kesehatan di Tirtonadi

Di bagian lain, Satgas Panca Narendra mempolisikan lima orang anggota Dewan Adat Keraton Kasunanan Surakarta. Mereka diadukan terkait tindak pidana perusakan cagar budaya terkait pemasangan seng pagar di Keraton Surakarta.

Kelima orang yang diadukan yaitu KP Eddy Wirabhumi, GPH Puger, GRAy Koes Murtiyah, GKR Timoer Rumbai Dewayani Kusuma, serta BRM Aditya Soerya Herbanu.

“Dua anggota tim Satgas Panca Narendra yang mengadukan adalah KPPA Begug Poernomosidi dan GPH Benowo. Surat aduan sudah kami serahkan ke Polresta Surakarta akhir Maret lalu,” ungkap Ferry Firman Nurwahyu, Kuasa Hukum kedua pengadu, Senin (10/4/2017).

Sementara itu, Kasatreskrim Polresta Surakarta, Kompol Agus Puryadi mewakili Kapolresta Solo AKBP Ribut Hari Wibowo, membenarkan adanya aduan masuk dari anggota Satgas Panca Narendra. “Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan,” tandasnya.

Ari Welianto | Triawati Prihatsari Purwanto

BAGIKAN