JOGLOSEMAR.CO Daerah Boyolali Petani Mulai Mengeluh, Ternyata Seribet Ini Jalankan Program Kartu Tani

Petani Mulai Mengeluh, Ternyata Seribet Ini Jalankan Program Kartu Tani

2349
ilustrasi kegiatan para petani. Foto : Ario Bhawono

BOYOLALI—Petani merasa kesulitan dengan kebijakan program kartu tani yang digagas Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo.

Petani merasa keberatan jika harus deposit atau setor uang terlebih dahulu ke bank untuk mendapatkan pupuk.

Selain itu, proses mendapatkan kartu tani juga harus dilampiri dengan surat pajak lahan pertanian mereka. Padahal, tidak sedikit petani yang hanya menggarap lahan milik orang lain.

“Ternyata ribet, saya kan cuma petani penggarap. Lagi pula nanti harus setor dulu uang ke bank untuk membeli pupuk. Padahal kebanyakan petani kan kalau ada uang baru dibelikan pupuk,” tutur Semin (48), petani Desa Tempursari, Kecamatan Sambi, Selasa (11/4/2017).

Suradi (56), petani Desa Canden, Sambi merasakan hal yang sama. Dia mengaku program tersebut justru ribet dan menyulitkan petani.

Apalagi kebanyakan petani seperti dirinya sangat jarang dan hampir tidak pernah ke bank. “Masak beli pupuk harus ke bank dulu,” keluh dia.

Sementara itu, Kabid Penyuluhan, Dinas Pertanian dan Perkebunan (Dispertanbun) Boyolali, Suyono mengakui hal tersebut.

Menutnya, meski program Kartu Tani memiliki banyak keunggulan, namun permasalahan-permasalah di tingkat petani dan petugas penyuluh lapangan tidak dapat dipungkiri.

Menurut Suyono, program ini juga akan mengubah kebiasaan petani. “Biasanya petani menyimpan hasil panen dan baru menjualnya saat butuh, misalnya untuk membeli pupuk,” kata dia didampingi penyuluh lapangan, Suwaldi.

Selain itu, petani yang memanfaatkan lahan bukan milik perseorangan terancam tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Seperti petani yang menggarap lahan Perhutani maupun lahan sabuk hijau waduk.

Sebab, mereka kemungkinan tidak bisa melampirkan surat pajak lahan pertanian yang menjadi syarat wajib mendapatkan Kartu Tani.

“Kalau untuk lahan Perhutani mungkin masih bisa dikoordinasikan, tetapi yang sabuk hijau kan tidak bisa,” jelas Suyono.

Di sisi lain, dengan peluncuran Kartu Tani itu, distribusi pupuk bersubsidi digadang-gadang akan lebih tepat sasaran.

Termasuk untuk mencegah penimbunan pupuk, dan penggunaan pupuk kimia bersubsidi yang terukur dan terarah.

Ario Bhawono

BAGIKAN