JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Prona Jadi Dilema Kades di Boyolali, Tarik Biaya Takut Dikira Pungli

    Prona Jadi Dilema Kades di Boyolali, Tarik Biaya Takut Dikira Pungli

    96
    BAGIKAN
    Prona . Foto : Grafis Litbang Joglosemar

    BOYOLALI—Program Operasi Nasional Agraria (Prona) ternyata menjadi dilema bagi para kepala desa (Kades). Pasalnya, setahu masyarakat, program pensertifikatan tanah tersebut tidak dipungut biaya seperpun alias gratis.

    Padahal, proses tersebut sejatinya masih membutuhkan biaya operasional di luar biaya sertifikat.

    Di sisi lain, pemerintah desa dilarang keras memungut biaya ke warga. “Jelas tidak mungkin gratis seluruhnya, kan masih butuh biaya foto kopi untuk kelengkapan dokumen, materai, dan sebagainya. Biaya itu dapat dari mana kalau pemilik tanah tidak mengeluarkan uang sepeser pun,” ungkap salah satu Kades, Subeno, Kades Pelem, Kecamatan Simo.

    Dia bahkan mengakui, sebenarnya enggan mendapatkan alokasi untuk prona. Sebab, berisiko pada jabatan jika melakukan penarikan biaya dalam pengurusan Prona.

    Ditegaskan Subeno, yang digratiskan dalam Prona itu hanya biaya penerbitan sertifikat tanah. Sementara untuk perlengkapan dokumen dan operasional lainnya harus ditanggung pemerintah desa atau warga penerima manfaat.

    Sementara untuk menarik biaya, menurut Subeno belum ada dasarnya, sehingga perangkat desa takut jika diduga melakukan pungutan liar.

    Padahal biaya tersebut jelas sangat dibutuhkan dalam pengurusan sertifikat. Diperkirakan, biaya di luar penerbitan yang ditanggung pemerintah, berkisar antara Rp 500.000-600.000.

    Biaya ini jika ditanggung pemerintah desa, tentu saja tidak memungkinkan. Apalagi jumlah pengurusannya sangat banyak.

    Namun jika dibebankan kepada warga, sebenarnya angka tersebut sangat ringan, mengingat biaya pengurusan sertifikat melalui notaris PPAT, biasanya mencapai kisaran Rp 3 juta.

    Terpisah, Sekertaris Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Boyolali, Komarudin meminta agar desa yang mendapatkan alokasi Prona tidak menolaknya.

    Hal ini dikarenakan Prona sangat membantu warga dalam status kepemilikan tanah. Meski demikian diakuinya, aturan mengenai Prona ini cukup ambigu dan dibayang-bayangi Saber Pungli.

    Terkait kondisi ini, pihaknya menyarankan agar pihak desa membuat susunan panitia Prona. Dalam kepanitiaan itu, juga terdiri dari warga peserta Prona. Melalui panitia itulah, pelaksanaan Prona dijalankan, termasuk penentuan biaya yang dibutuhkan.

    “Sehingga desa sifatnya hanya mengetahui saja. Kalaupun nanti tetap ada biaya, itu yang menentukan panitia, yang notabene penerima manfaat juga terlibat di dalamnya,” jelas dia.

    Ario Bhawono