JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Realisasi Jembatan Kembar Dipertanyakan

Realisasi Jembatan Kembar Dipertanyakan

64
BAGIKAN
Joglosemar | Insan Dipo Ferdias
BANGUN JEMBATAN—Pengendara melintasi Jembatan Kalianyar depan Terminal Tirtonadi, Solo, Kamis (20/4/2017). Rencananya Pemkot Surakarta akan membangun jembatan lain di samping jembatan tersebut.

SOLO – Komisi II DPRD Surakarta mempertanyakan realisasi pembangunan jembatan kembar Tirtonadi. Pasalnya, APBD 2016 sudah mengalokasikan dana Rp 1 miliar namun hingga saat ini belum terealisasi.

Pemkot telah merencanakan akan membangun satu jembatan lagi berdampingan dengan jembatan Tirtonadi yang sudah ada. Konsepnya sama seperti dengan jembatan kembar Kandangsapi. Bahkan, APBD 2016 sudah mengalokasikan dana Rp 1 miliar untuk teknis dan nonteknisnya. Termasuk biaya ganti rugi empat rumah berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) yang terdampak proyek itu.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Surakarta, Supriyanto menagih konsistensi dari pemkot dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) selaku pengguna anggaran. “Awalnya, kami anggarkan Rp 700 juta. Tapi Pemkot beralasan kurang karena harus memberikan ganti rugi kepada empat rumah HGB di sana. Sehingga, kami tambah Rp 300 juta dan total anggaran yang sudah kami kucurkan sebesar Rp 1 miliar,” kata dia, Kamis (20/4/2017).

Menurut Supri, dana tersebut bukan untuk fisik jembatan karena ada kucuran dari APBN. Dari paparan yang sudah dilakukan eksekutif, jembatan itu memiliki panjang enam meter dan berjarak satu meter dari jembatan yang sudah ada.

Terkait dengan molornya pengerjaan jembatan, harusnya eksekutif memberikan laporan ke wakil rakyat. Sayangnya, hal itu tidak dilakukan. “Kalau mundur seperti ini, maka tingkat kepercayaan masyarakat bakal menurun. Ini menunjukkan perencanaan yang tidak matang. Kami yakin jika semua dokumen sudah siap, anggaran dari Pemerintah Pusat pasti akan cair,” paparnya.

Di sisi lain, pihaknya juga mempertanyakan progres dari pemberian ganti rugi kepada warga terdampak. Perlu ada penjelasan karena uang yang dipakai untuk menyelesaikan masalah nonteknis itu berasal dari uang rakyat.

Selama ini, pembangunan jembatan yang memenuhi deadline waktu biasanya merupakan inisiatif dari dewan. Salah satunya jembatan di utara Taman Berlambang dan Damri yang hanya membutuhkan dana sekitar Rp 870 juta. “Bahkan, jembatan di Jalan Berpegangan Pajang juga terpaksa ditunda. Dengan harapan jembatan kembar Tirtonadi bisa segera dimulai pembangunannya,” paparnya.

Anggota Komisi II DPRD Surakarta, Buatku Abdulkadir Alkatiri sempat menanyakan perihal proyek-proyek fisik yang tidak terserap sempurna, salah satunya adalah jembatan. “Apakah disebabkan adanya masalah pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) ataukah memang tidak terealisasi atau justru efisiensi? Kenapa bisa seperti itu?”tanyanya.

Menanggapi hal itu, Kepala DPU- PR Surakarta, Endah Sitaresmi mengungkapkan menemui masalah pada tahapan pencairan. “Sebenarnya masalah itu hanya administrasi saja. Selain itu, kami juga berhasil melakukan efisiensi lantaran pembangunan dua jembatan berada di bawah pagu anggaran,” terangnya. Hanya saja, Sita tidak menjelaskan perihal pembangunan jembatan kembar Tirtonadi.

#Murniati

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here