JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Sejumlah PNS Pemkab Sragen Dilanda Galau, Ternyata Ini Sebabnya

Sejumlah PNS Pemkab Sragen Dilanda Galau, Ternyata Ini Sebabnya

1117
BAGIKAN
ilustrasi PNS

SRAGEN – Kebijakan mutasi PNS yang dilakukan oleh bupati akhir 2016 lalu, ternyata masih menyisakan masalah.

Sejumlah PNS di lingkungan Pemkab dilanda kegalauan karena meski dimutasi ke Satker lain, hingga kini mereka ternyata belum mengantongi SK penempatan.

Kegalauan itu mencuat dari sejumlah PNS yang pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru, Satkernya terpaksa harus pecah atau bergabung dengan Satker lain.

Salah satu PNS, berinisial JS menuturkan sejak dimutasi tiga bulan lalu, dia dan enam rekannya hingga kini memang belum bisa menjalankan tugas.

Pasalnya, meski statusnya sudah dipindah ke Satker lain, hingga kini belum ada SK penempatan kerja yang dijadikan sebagai acuan untuk bertugas.

Sementara, jika kembali ke Satker lama, juga tak bisa bekerja karena bidang tempatnya bernaung sudah menginduk ke Satker lain.

“Terus terang kami juga bingung. Karena belum ada SK penempatan dan belum ada job pekerjaan yang bisa kami lakukan. Sehingga tiga bulan ini ya kami tetap bekerja di instansi lama sambil menunggu petunjuk maupun SK penempatan yang baru,” ujarnya diamini rekan-rekannya.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sragen, Sarwaka mengakui adanya sejumlah pegawai yang tercecer saat dilakukan mutasi awal tahun lalu. Persoalan itu muncul, lantaran adanya penambahan dan pengurangan bagian di OPD baru.

Seperti bagian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sebelumnya masuk di Badan Lingkungan Hidup (BLH), dalam OPD baru bergabung dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim).

“Bagian IMB misalnya, awalnya ada 12 pegawai, dalam pengajuan mutasi SK yang baru hanya enam orang. Di sisi lain, enam pegawai lain belum masuk SK mutasi yang baru. Tapi dengan aduan itu, kami sendiri akan segera melakukan susulan SK baru bagi pegawai yang belum mendapatkan tempat,” terangnya.

Wardoyo