JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Tiga Aset Besar di Masaran Terancam Lepas, Ternyata Ini Penyebabnya

    Tiga Aset Besar di Masaran Terancam Lepas, Ternyata Ini Penyebabnya

    371
    BAGIKAN
    TANPA BUKTI- Kondisi lapangan Masaran di tepi jalur Solo-Sragen yang selama ini dikelola Pemdes Masaran dan menjadi aset berharga kecamatan, terancam hilang karena tidak ada bukti kepemilikan sebagai aset desa. Foto diambil Minggu (16/4). Foto : Wardoyo

    SRAGEN – Pemkab Sragen terancam kehilangan tiga aset berharga yang ada di Desa Masaran, Kecamatan Masaran.

    Pasalnya, hingga kini tiga aset berupa lahan dan bangunan untuk fasilitas publik di desa setempat, ternyata belum memiliki dokumen yang mendukung sebagai aset milik desa.

    Tiga aset besar itu masing-masing Lapangan Masaran, Balai Desa Masaran dan SDN Masaran 1. Fakta itu diungkapkan Kades Masaran, Yulianto saat menyampaikan aspirasi ke Komisi I DPRD yang menggelar inspeksi ke desa setempat, akhir pekan lalu.

    Ia mengungkapkan, hingga kini pihak desa juga kebingungan setelah mengetahui tiga aset yang terletak di lokasi strategis di jalur Sragen-Solo itu belum memiliki surat pendukung sebagai aset desa.

    Menurutnya, Lapangan Masaran yang selama ini dikelola desa dan sering digunakan untuk event kecamatan, ternyata masih atas kepemilikan perorangan yakni seorang warga negara Indonesia (WNI) keturunan.

    Meski ada riwayat tahun 1970 sang pemilik sudah menyerahkan ke Persatuan Sepak Bola Masaran (PSM), namun hingga kini dokumen atau hitam di atas putih bukti penyerahan juga belum ditemukan.

    “Sementara, WNI keturunan yang dulu memiliki itu sudah meninggal. Ahli waris semua ada di Jakarta dan Semarang. Jadi sampai sekarang meski pengelolaannya oleh desa, tapi kami nggak punya surat kepemilikan,” paparnya.

    Yuli menguraikan, atas kendala itu, desa juga kesulitan untuk melakukan pengembangan atau penataan terhadap lapangan.

    Pernah di 2011, akan mendapat bantuan Kemenpora Rp 100 juta, akhirnya batal dikucurkan karena tidak ada surat kepemilikan dari desa. Upaya pelacakan juga sudah dilakukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    Menurutnya, dari hasil pelacakan tersebut, tanah lapangan itu masuk sebagai tanah negara dan diricikan aset desa juga tidak ada.

    Tak hanya lapangan, lahan yang ditempati kantor desa hingga kini juga ternyata belum memiliki sertifikat sebagai aset desa.

    Pihaknya tidak mengetahui secara detail bagaimana riwayat terdahulu sampai lahan balai desa belum punya dokumen kepemilikan desa.

    “Satu lagi aset yang belum besertifikat desa adalah SD Masaran 1. Itu SD tertua di Masaran. Padahal lapangan dan balai desa itu posisinya di pinggir jalan raya yang strategis. Andai ada pelebaran, tidak akan dapat apa-apa. Makanya kami berharap Pemkab dan DPRD bisa membantu menyelesaikan persoalan besar ini,” jelasnya.

    Penjelasan Yuli membuat tim Komisi I terenyak. Anggota Komisi I DPRD Sragen, Aris Surawan dan Heru Agus Santosa mengaku realita itu akan dicatat untuk nantinya ditindaklanjuti dengan pendampingan untuk melacak aset-aset penting milik desa tersebut

    . Wardoyo