JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Begini Wacana Pansus Perda – DPRD Sragen Soal Kelangsungan Nasib Sekdes PNS

Begini Wacana Pansus Perda – DPRD Sragen Soal Kelangsungan Nasib Sekdes PNS

447
BAGIKAN
Aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Desa Ngreden, Jumat (9/1/2015) | Dani Prima

SRAGEN- Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang membahas rancangan peraturan daerah (Perda) Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemdes dan Komisi I mengisyaratkan condong agar PNS yang diperbantukan menjadi sekretaris desa (Sekdes) di desa segera ditarik oleh Pemkab. Alasannya, selain beberapa daerah lain sudah menarik carik PNS,
perbedaan aturan antara carik PNS dan Sekdes menjadi alasan mereka menilai agar carik PNS segera ditarik dari desa.

Ketua Komisi I DPRD, Suroto mengatakan dirinya juga melihat PNS yang diperbantukan sebagai carik (sekdes) di desa memang sudah saatnya ditarik kembali oleh Pemkab. Pasalnya, antara PNS dan Sekdes sudah berbeda tupoksi dan aturannya pun juga berbeda.

Hanya saja, penarikan itu memang tidak bisa serta merta dilakukan dalam waktu dekat. Sebab dalam Peraturan BUpati (Perbup) SOTK Pemdes No 20/2017, tidak mengatur perihal penarikan carik PNS. Sementara, Perda yang saat ini dibahas oleh Pabsus, belum jadi.

“Kalau saya, memang lebih condong carik PNS memang harus ditarik oleh Pemda. Terserah nanti mau dikembalikan ke Satkernya lagi atau gimana. Nanti untuk kursi carik yang ditinggalkan harus dibuka pengisian, tidak sentek lerek,” paparnya.

Senada, anggota Fraksi Gerindra, Jumari juga memandang PNS yang diperbantukan sebagai carik di desa, memang harus segera ditarik. Pasalnya menurut aturannya, PNS dan carik sudah berbeda latarbelakang aturan. Kalau PNS dinaungi oleh UU ASN sedangkan carik diatur dalam UU Desa.

Menurutnya kedua undang-undang itu sudah berbeda esensi. Jika PNS tetap dipertahankan, maka kalau desa mengatur PNS itu sudah tidak sesuai dengan proporsinya lagi.

“Kalau soal kursi yang ditinggalkan, nanti bisa diisi dengan diambilkan dari perangkat desa lewat penataan. Toh carik atau sekdes itu juga bagian dari perangkat desa,” jelasnya.

Ketua Pansus STOK Pemdes, Sutrisno dari PDIP juga menyampaikan dari aspirasi sementara, hampir sebagian besar anggota Pansus juga menghendaki PNS yang diperbantukan sebagai carik bisa ditarik kembali oleh Pemkab. Argumentasinya bahwa Sekdes adalah jabatan perangkat desa yang diatur tersendiri oleh UU Desa.

“Sementara PNS itu adalah perangkat daerah yang diatur dalam UU ASN.Sehingga nggak bisa kalau harus dipertahankan karena aturannya sudah berbeda,” jelasnya. (#Wardoyo)