Beredar Kabar, Rekanan Lolos SPK Tapi Persyaratan SNI Diduga Masih Kurang

Beredar Kabar, Rekanan Lolos SPK Tapi Persyaratan SNI Diduga Masih Kurang

276
Joglosemar | Wardoyo
TERBELAH- Ketua Komisi I DPRD, Suroto (kanan) didampingi Sekretaris Komisi, Joko Setiawan (kiri) saat mengecek kondisi ruas jalan cor beranggaran Rp 200 juta di jalur Kragilan, Gemolong yang sudah terbelah retak dan rusak parah padahal baru beberapa waktu dibangun.

SRAGEN- Polemik lelang proyek infrastruktur jalan dan jembatan APBD 2017 semakin pelik. Di saat 30 paket proyek yang kisruh tengah dievaluasi, belakangan muncul kabar mengejutkan perihal persyaratan dukungan wiremesh ber-SNI untuk rekanan yang sudah dinyatakan lolos dan mendapatkan Surat Perjanjian Kontrak (SPK).

Indikasi yang mencuat, sejumlah rekanan yang selamat dari evaluasi dan sudah mengantongi SPK itu disebut belum memiliki dukungan wiremesh berstandar SNI Tahun 2002 yang digunakan untuk spek teknis lapangan.

Indikasi itu disampaikan Ketua Divisi Pengawasan LSM Tim Operasional Penyelamatan Aset negara (TOPAN) RI Sragen, Agus Triyono, Kamis (25/5/2017).

“Laporan yang kami terima, bahwa syarat dukungan wiremesh itu ada dua. Untuk persyaratan lelang itu yang digunakan SNI nomor seri 1995,sedangkan untuk spek teknis di lapangan menggunakan SNI 2002. Nah, ada rekanan yang sudah lolos dan dapat SPK itu kabarnya belum punya yang
SNI 2002 dan kabarnya mau diadendum (disusulkan),”paparnya kepada wartawan.

Baca Juga :  Buntut Gaji Dua Bulan Tak Dibayar, Para Pemain Bersiap Tinggalkan Sragen United

Dia menguraikan dari data yang diterimanya, ada sebagian rekanan yang
sudah dapat SPK, diketahui memiliki SNI 1995 namun belum punya SNI 2002. Atas indikasi itu, ia berharap pihak terkait dalam hal ini pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Lembaga Pengadaan Barang Jasa (LPBJ) bisa mengkaji ulang persyaratan dukungan SNI untuk 11 rekanan yang sudah mengantongi SPK.

Agus juga menilai jika memang ada rekanan yang belum memenuhi salah satu persyaratan dukungan SNI, sebaiknya juga dievaluasi karena hal itu melanggar Perpres 54. Indikasi persyaratan disusulkan juga tidak bisa dibenarkan karena persyaratan tidak boleh dirubah atau ditambah.

Baca Juga :  Pemkab Sragen Wajibkan Semua Sekolah Negeri Sediakan Kuota 20 Persen untuk Siswa Miskin

“Kalau dibolehkan diadendum berarti ada pelanggaran prosedur. Kami minta yang sudah dapat SPK juga dikaji ulang syaratnya. Kalau nggak terpenuhi, ya harus digugurkan. Bahkan kalau sudah mulai mengerjakan harusnya dihentikan. Kami juga akan cek ke lapangan,” jelasnya.

Terpisah, tim Komisi III DPRD bersama pimpinan DPRD langsung berinisiatif melakukan konsultasi ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta, Selasa (23/5/2017). Anggota Komisi III, Muh Haris Effendi menyampaikan hasil konsultasi akan disinkronkan dengan PPK, LPBJ dan DPU dalam waktu dekat ini.

Sayangnya,pihak DPU maupun PPK belum bisa dimintai konfirmasi perihal indikasi kekurangan dukungan SNI di rekanan yang lolos SPK itu. Pun dengan Kabag LPBJ, Tedy Rosanto juga gagal dimintai konfirmasi saat dihubungi via ponsel.(#Wardoyo)

BAGIKAN