JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Bupati Sragen Ingatkan Bidan Jaga Martabat

Bupati Sragen Ingatkan Bidan Jaga Martabat

187
Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati. Foto : Wardoyo

SRAGEN—Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati meminta para bidan desa untuk lebih memaksimalkan tugas dan pelayanan agar bisa menurunkan angka kematian ibu bayi (AKI-AKB) yang saat ini masih tinggi.

Tidak hanya itu, orang nomor satu di jajaran Pemkab Sragen itu juga mengingatkan pentingnya menjaga harkat dan martabat bidan desa yang selama ini banyak disorot menjadi simpanan dan istri kedua.

Hal itu disampaikan Yuni saat memberikan sambutan dalam penyerahan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada 134 bidan desa di Pendapa Rumdin Bupati, Selasa (30/5/2017).

Di hadapan pejabat Muspida, camat dan mereka yang diangkat, ia menekankan pentingnya menjaga harkat dan martabat diri serta korps di kalangan bidan.

Pasalnya, informasi yang diterimanya, saat ini bidan memang banyak disorot karena ada yang menjadi istri kedua dan simpanan.

“Saya tidak nuduh, tapi itu kenyataan di lapangan. Sebab sekarang yang jadi sorotan ada bidan yang jadi simpanannya si A, si B. Saya hanya berpesan karena sudah diangkat CPNS, harus bisa menjaga korps PNS dan martabat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Yuni juga meminta semua bidan desa untuk berdomisili di wilayah desa tugasnya. Mereka juga tak diperbolehkan mengajukan pindah tugas dengan alasan apapun.

Menurutnya, hal itu dimaksudkan agar bidan desa bisa memberikan pelayanan 24 jam dan maksimal kepada masyarakat.

Lantas, bidan desa diharapkan tak terkena sindrom malas-malasan ketika sudah memegang SK CPNS. Pasalnya, ada kecenderungan biasanya sebelum diangkat CPNS kinerjanya rajin tapi ketika sudah diangkat justru menurun.

Menurutnya, saat ini Pemkab dan Dinas Kesehatan dihadapkan problem serius soal AKI-AKB. Selain sudah menempati rangking atas di Jateng pada 2016 lalu, tahun 2017 ini hingga Mei sudah ada enam kasus kematian ibu melahirkan. Padahal, pihaknya sudah menargetkan AKI di 2017 tidak boleh lebih dari 10 kasus.

“Kemarin pas tilik kembang desa (TKD), saya spontan tanya ke bidan desa berapa jumlah ibu hamil berisiko tinggi. Ada yang kami sosolen nggak bisa jawab. Makanya saya minta semua bidan desa harus tinggal di desa tugasnya dan 2017 ini tidak ada tambahan AKI lagi,” jelasnya.

Dari 134 bidan desa yang diangkat CPNS itu tersebar di 20 kecamatan. Mereka merupakan bidan desa yang sebelumnya berstatus pegawai tidak tetap (PTT) yang diangkat melalui seleksi oleh Kementerian Kesehatan.

Sementara, Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Sragen, Tyas Damai Tatag Prabawanto mendukung penuh instruksi bupati yang mewajibkan semua bidan desa berdomisili di desa tugasnya.

Meski selama ini sudah ada imbauan itu, pihaknya juga akan lebih memaksimalkan pengawasan untuk memantau apakah bidan desa sudah taat mblabag atau belum.

Wardoyo

BAGIKAN