JOGLOSEMAR.CO Berita Utama Nasional Citra Lembaga Negara Terpuruk, Status WTP Jadi Pemicu Korupsi

Citra Lembaga Negara Terpuruk, Status WTP Jadi Pemicu Korupsi

34
ilustrasi pengadilan. Foto : mexicoinstitute

SOLO – Kasus dugaan suap yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semakin memperburuk citra lembaga pemerintahan di mata publik.

Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan usai mengisi acara di kantor pusat Majelis Tafsir Alquran (MTA), Jalan Ronggowarsito, Solo, Minggu (28/5/2017).

“Tentu ini akan menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Hari gini kok masih ada soal korupsi itu,” kata Zulkifli kepada wartawan.

Kasus tersebut membuat semua pihak menyesal dan merasa prihatin. Pasalnya, menurut Bang Zul, sapaan akrabnya, hampir semua lembaga telah tercoreng nama baiknya oleh tindak korupsi. Misalnya, lembaga DPR sudah banyak masalah, DPD juga, dan sekarang ditambah BPK.

Dia berharap, kasus tersebut merupakan terakhir kalinya terjadi pada lembaga negara. Pasalnya, kepercayaan rakyat sangat dibutuhkan dalam membangun negara.

“Oleh karena itu, ini jadi pelajaran penting bagi auditor dan BPK, agar kasus semacam ini tidak terjadi lagi,” pungkasnya.

Sementara itu, status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) disebut-sebut menjadi awal pemicu terjadinya siklus korupsi. Penilaian tersebut menyusul ditangkapnya empat tersangka kasus dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait predikat WTP kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Menurut Koordinator Divisi Riset ICW Firdaus Ilyas, pemberian WTP sering kali menjadi awal siklus lingkaran korupsi.

“Kalau dikatakan hampir semua kementerian lembaga dan pemerintahan daerah mendapat 80 persen opini WTP dengan cara mengarahkan atau mendorong auditor dalam laporan auditnya. Perkembangannya nanti akan tertulis di atas kertas saja, material dan substansinya didorong dengan praktik yang sama mengejar opini WTP dengan suap atau gratifikasi, ini yang mengkhawatirkan karena menjadi awal bagian siklus lingkaran korupsi,” kata Firdaus,  Sabtu (28/5/2017).

Menurut Firdaus, jika BPK sebagai auditor eksternal bisa dipengaruhi bahkan gampang dibeli, lalu supreme auditor internal di kelembagaan dan kementerian juga main mata. Menurutnya, bisa dipastikan siklus korupsi akan terjadi.

“Indikatornya ketika kelembagaan atau pemda sudah berlomba-lomba mendapatkan opini WTP, misalnya dengan merekayasa laporan keuangan atau bekerja sama dengan pihak luar dan untuk memberikan privilege ke auditor. Lalu untuk itu semua pihak ketiga memberikan sesuatu karena ada urusan yang dalam laporan itu sehingga opini yang seharusnya bukan WTP, tapi dipaksakan menjadi WTP,” papar Firdaus.

“Karena kalau laporan keuangannya baik maka pencairan dana dari pusat ke daerah atau anggaran lainnya akan semakin mudah,” imbuhnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Biro Humas BPK R Yudi Ramdhan mengatakan, pengejaran opini WTP bukan merupakan masalah gengsi semata bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Melainkan sebuah amanah perundang-undangan yang harus dipertanggungjawabkan.

“Itu bukan soal gengsi, itu amanah setiap tahunnya harus dipertanggungjawabkan. Kalau berdampak itu bukan urusan kita, kita hanya memberikan mandat, memantau rekomendasi dan itu akan berdampak pada setiap tahunnya,” ujar Yudi, Sabtu (27/5).

Sebagaimana diketahui, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan empat orang tersangka, yakni Ali Sadli (Auditor BPK), Rochmadi Saptogiri (pejabat eselon I BPK), Jarot Budi Prabowo (pejabat Eselon III Kemendes PDTT) dan Sugito (Irjen Kemendes PDTT).

Suap diberikan terkait pemberian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) BPK terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT. KPK menyebut commitment fee dalam kasus ini adalah Rp 240 juta, dengan Rp 200 juta sebelumnya diberikan pada awal Mei lalu.

Dari OTT yang dilakukan KPK pada Jumat (26/5), diperoleh barang bukti uang sejumlah Rp 40 juta dari ruangan Ali Sadli, serta uang USD 3000 dan Rp 1,145 miliar yang diamankan dari ruangan Rochmadi. Hingga kini KPK masih menyelidiki keterkaitan uang di ruangan Rochmadi dengan kasus ini.  

Detik

BAGIKAN