JOGLOSEMAR.CO Daerah Wonogiri Disdikbud Setuju Tak Ada Sidak UN

Disdikbud Setuju Tak Ada Sidak UN

24
BAGIKAN
Joglosemar | Aris Arianto
SIAP GELAR UN—Pegawai Disdikbud Wonogiri menyortir naskah UN SMP yang tiba di aula dinas setempat, Sabtu (29/4/2017)

WONOGIRI—Penghapusan budaya sidak (inspeksi mendadak) saat pelaksanaan ujian nasional (UN) oleh Bupati Wonogiri Joko Sutopo direspon positif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Pasalnya, dengan tidak adanya sidak bupati bersama Forkompimda, diharapkan peserta UN dapat lebih tenang dan nyaman menghadapi soal ujian.

Kepala Disdikbud Wonogiri, Siswanto mengaku, menyambut positif kebijakan bupati tersebut. Menurutnya, setiap ada sidak bupati justru kesannya ada sesuatu yang tidak beres dan secara psikis anak-anak akan merasa down.

Siswanto menyebutkan, dengan tanpa adanya sidak UN maka justru akan menuntut para penyelenggara UN di sekolah lebih mandiri dan bertanggung jawab. Semua sekolah, lanjut Siswanto, sudah berkomitmen melalui penandatangan pakta integritas bahwa mutu UN SMP sederajat yang digelar Selasa (2/5) harus lebih baik ketimbang tahun-tahun sebelumnya.

“Artinya, tanpa dipantau langsung oleh bupati, kepala sekolah sudah siap meningkatkan pengawasan internal,” sebut Siswanto, Senin (1/5).

Pendapat senada disampaikan Kepala SMP Negeri 3 Wonogiri Nurcahyo. Menurutnya, sidak UN boleh saja dilakukan, namun tidak sampai melintas di sekitar ruang ujian.

“Kalau mau sidak UN monggo saja, dan cukup melalui kamera pengawas atau CCTV yang kami sudah siapkan. Kalau melintas di dekat ruang ujian, meskipun di luar, saya setuju ditiadakan,” papar Nurcahyo.

Naskah UN untuk SMP sederajat telah dikirim ke Kabupaten Wonogiri pada Sabtu (29/4) lalu, sebanyak 247 kardus yang berisi 2.672 amplop atau 51.756 naskah soal untuk 12.044 peserta ujian.

Sebelumnya, Bupati Wonogiri Joko Sutopo menegaskan tidak akan menggelar sidak atau pantauan langsung terhadap pelaksanaan UN SMP maupun SD. Bupati menilai adanya sidak justru akan membuat ketidaknyamanan dan mengganggu peserta UN.

Selain itu menurut Bupati, saat pelaksanaan UN sebenarnya tidak perlu ada pengamanan dari pihak kepolisian. Yang terpenting adalah saling menjaga integritas dan kejujuran di antara semua pemangku kepentingan. #Aris Arianto