Disdikbud Sragen Bantah Punya Utang Sertifikasi Guru 2012

Disdikbud Sragen Bantah Punya Utang Sertifikasi Guru 2012

86
ilustrasi

SRAGEN—Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sragen membantah masih punya utang dana sertifikasi guru yang belum terbayarkan pada 2011-2012 seperti yang direkomendasikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lewat DPRD.

Hal itu disampaikan oleh Plt Kepala Disdikbud Sragen, Suharto melalui Sekdin, Suwardi, Kamis (18/5/2017).

Ia mengungkapkan, berdasarkan data di Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), sudah tidak ada lagi tunggakan atau kekurangan pembayaran untuk tunjangan sertifikasi guru di Sragen.

Kasus kurang bayar akibat jumlah transfer dana pusat yang kurang pada dua bulan terakhir di 2011-2012, sudah dilunasi pada tahun 2014.

“Makanya ketika ditanya DPRD kemarin, kami juga bingung kok masih ada utang sertifikasi yang belum dibayarkan 2011-2012. Itu kekurangan yang mana, karena seingat kami, yang kekurangan bayar dua bulan tahun itu sudah dibayarkan di 2014. Sehingga memang nggak ada utang lagi,” ungkapnya.

Baca Juga :  81 Mesin Pabrik Indo Gula Dibobol, Kerugian Rp 750 Juta

Dengan kondisi itu, dinas juga memastikan tidak ada beban kewajiban untuk membayar utang atau kekurangan pembayaran sertifikasi.

Sehingga rekomendasi dari Kemenkeu seperti yang disampaikan DPRD saat konsultasi LKPJ beberapa waktu lalu, juga tidak akan ditindaklanjuti.

Lebih lanjut Suwardi menjelaskan, saat ini memang ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dari droping pusat untuk sertifikasi guru sebesar Rp 38 miliar di APBD 2016.

Kelebihan itu merupakan akumulasi dari transfer beberapa tahun dan saat ini berada di rekening BPPKAD.

Baca Juga :  Penggerebekan Bandar Terbesar Sragen. Polisi Tercengang Lihat 2 Kardus Berisi 32.750 Butir Pil Koplo

Terkait kekhawatiran DPRD bahwa Silpa itu menyandera APBD dan berdampak mengurangi Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat, menurutnya, sebenarnya tak berpengaruh. Sebab, Silpa sertifikasi itu sudah ada di pos sendiri dan tidak bisa digunakan untuk kegiatan lain.

Hampir semua daerah juga mengalami kelebihan yang sama dan nantinya secara otomatis akan diperhitungkan oleh pusat untuk mengurangi transfer dana sertifikasi tahun berikutnya.

“Misalnya saat ini Silpa Sragen masih Rp 38 miliar, lalu kebutuhan pembayaran satu triwulan misalnya Rp 60 miliar, nanti pusat tinggal mentransfer kekurangannya,” jelasnya.

 Wardoyo

BAGIKAN