JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Ini Syarat Wajib Untuk Dapatkan Layanan Gratis di Puskesmas

Ini Syarat Wajib Untuk Dapatkan Layanan Gratis di Puskesmas

55
BAGIKAN
Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo saat mendapat pelayanan di sebuah puskesmas. Foto : Dok Joglosemar

SOLO – Pemkot bersikukuh penyertaan surat keterangan domisili dari kelurahan menjadi syarat wajib bagi warga dalam mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas.

Ini dilakukan untuk mengantisipasi bocornya APBD untuk warga Solo yang berdomisili di luar kota.

Keputusan ini diambil seiring dengan pengalaman Pemkot yang melihat banyaknya warga Solo yang berdomisili di luar Kota Bengawan mengakses layanan kesehatan gratis. Padahal, APBD harusnya digunakan untuk warga yang benar-benar warga Solo.

“Kalau warga negara Indonesia yes. Tapi ya harus domisili di Solo. Kalau hanya mengacu pada KTP Solo, APBD bocor dan bisa jebol. Warga juga harus membawa surat domisili dari kelurahan setempat,” terang Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, Rabu (11/5/2017).

Menurutnya, selama ini pemerintah sudah memberikan kemudahan dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Bantuan Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta (BKMKS).

Sehingga, pihaknya menyarankan kepada warga untuk mengaksesnya. Pasalnya, dua kartu dapat memberikan kesehatan gratis kepada warga yang memiliki.

Menurut Rudy, Puskesmas sudah melakukan prosedur dan mekanisme yang benar dengan meminta surat domisili kepada warga yang berobat ke sana.

Lebih lanjut, aturan ini sudah mendapatkan penegasan di Peraturan Walikota Nomor 25A tahun 2016. Di mana, syarat mengakses pelayanan gratis Puskesmas adalah KTP dan surat domisili dari kelurahan setempat.

“Kita tidak ingin ada warga ber-KTP Solo tapi tinggal di Sukoharjo mendapatkan pelayanan gratis di Puskesmas. Kalau ingin mendapatkan pelayanan itu, ya silakan mengurus administrasi kependudukan,” tegasnya.

Walikota juga menyatakan tidak bisa mengubah Perwali dan menghapus klausul surat domisili sebagai salah satu syarat mendapatkan pelayanan gratis di Puskesmas.

“Ya tidak akan kita ubah. Surat domisili tetap menjadi salah satu syarat wajib,” ujarnya.

Ditanya soal banyaknya warga yang kecewa dan harus membayar biaya pemeriksaan dan obat, dia yakin masyarakat sudah mengetahui aturan itu. Pemkot juga sudah melakukan sosialisasi secara maksimal.

“Warga ya tahu-lah atau pura-pura tidak tahu. Karena dalam setiap Sonjo Wargo selalu kita sampaikan kepada masyarakat,” paparnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Surakarta, Reny Widyawati mengaku menerima kelurahan dari warga yang sudah tidak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas. Ini disebabkan warga tidak melengkapi dirinya dengan surat domisili dari kelurahan.

“Warga harus membayar biaya Rp 7.500. Bagi warga mampu, uang segitu tidak masalah. Tapi kalau warga miskin bagaimana? Kami berharap ada perubahan Perwali tentang syarat surat domisili. Kami menilai KTP sudah menunjukkan bahwa dia adalah warga Solo,” terang dia.

#Murniati