JOGLOSEMAR.CO Daerah Sukoharjo Kartu Disabilitas Ditolak Petugas Rumah Sakit, Dinsos Sukoharjo Sebut Hanya Kesalahpahaman

Kartu Disabilitas Ditolak Petugas Rumah Sakit, Dinsos Sukoharjo Sebut Hanya Kesalahpahaman

60
BAGIKAN
Kartu Indonesia Sehat. Foto : Antara/Dewi Fajriani

SUKOHARJO—Paguyuban Difabel Sehati (PDS) Sukoharjo menerima keluhan dari pengguna kartu disabilitas terkait penolakan dari pihak rumah sakit saat hendak melakukan rawat jalan.

Hal tersebut sangat disayangkan, mengingat salah satu fungsi kartu tersebut adalah sebagai fasilitas pelayanan kesehatan gratis untuk para difabel di Kabupaten Sukoharjo.

Temuan kasus itu disampaikan langsung oleh Ketua PDS Sukoharjo, Edy Supriyanto, Kamis (11/5/2017), yang mengatakan salah satu rekannya mendapat penolakan dari salah satu rumah sakit di Sukoharjo saat akan menggunakan kartu disabilitas tersebut.

“Jadi saat hendak berobat dan melakukan rawat jalan, pihak rumah sakit tidak menerima penggunaan kartu disabilitas. Semoga ini hanya kesalahpahaman dan tidak berkelanjutan ke teman difabel lainnya,” ungkap Edy.

Tak hanya itu, Edy mengungkapkan bahwa beberapa kartu disabilitas juga sudah tidak berlaku lagi. Hal tersebut lantaran warga difabel yang juga telah dibekali Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Artinya, warga difabel tersebut yang ingin mendapatkan perawatan atau pelayanan kesehatan lainnya dapat menggunakan KIS.

“Sekitar ratusan kartu disabilitas dipotong lantaran KIS yang baru turun. Tapi itu tidak mengapa, yang penting pelayanan kesehatan tetap bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya,” lanjut Edy.

Berdasar adanya kasus penolakan tersebut, Edy mengusulkan adanya payung hukum terkait fungsi kartu disabilitas sesuai UU Nomor 8/2016 sebagai identitas.

Pihaknya mengaku sudah mengajukan usulan tersebut sejak dikeluarkannya kartu disabilitas, yakni kartu akan berfungsi sebagai identitas dan perlindungan sosial.

Bertahap

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas Sosial Sukoharjo Sarmadi mengutarakan, penolakan dari pihak rumah sakit dipastikan murni hanya kesalahpahaman semata.

Dimungkinkan saat sosialiasasi penggunaan dan manfaat kartu disabilitas, petugas rumah sakit tidak mencermati dengan seksama.

“Kalau memang masih ditemukan seperti itu, laporkan saja kepada kami agar bisa kami bantu dan segera tangani,” ulasnya.

Sementara untuk penggantian KIS, Sarmadi berujar memang hal tersebut wajar, karena KIS merupakan program nasional yang turun bertahap. Bila memang difabel sudah mendapatkan KIS, maka otomatis kartu disabilitas sudah tidak bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan.

“Sampai saat ini baru 70 persen difabel yang mendapatkan kartu disabilitas. Target kami tahun ini semua difabel sudah memiliki kartu tersebut,” tukasnya.

Dynda Wahyu Wardhani