JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Kemenkeu Sebut Ada Rp 38 M Dana Sertifikasi Guru di Sragen Masih...

Kemenkeu Sebut Ada Rp 38 M Dana Sertifikasi Guru di Sragen Masih Ngendon

226
BAGIKAN

SRAGEN- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merekomendasikan kepada Pemkab Sragen melalui Dinas Pendidikan (Disdik) segera mencairkan dana kekurangan tunjangan sertifikasi tahun 2011-2012 kepada guru penerima.

Pasalnya, dana sertifikasi yang kini menumpuk dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD sebesar Rp 38 miliar itu akan menjadi kesalahan ketika tidak dibayarkan.
Rekomendasi itu disampaikan pimpinan DPRD Sragen berdasarkan hasil
konsultasi ke Kemenkemu pekan lalu.

Wakil Ketua DPRD Sragen, Bambang
Widjo Purwanto mengungkapkan perintah pencairan itu diungkapkan pejabat Kemenkeu saat dimintai konsultasi perihal Silpa Rp 38 Miliar dari dana sertifikasi yang saat ini ada di APBD Sragen.

“Kemarin dari pejabat di Kemenkeu menyampaikan bahwa dana Silpa sertifikasi itu harus segera dicairkan sesuai dengan data guru penerima yang dulu masih kurang pembayarannya. Kalau enggak salah di tahun 2011 dan 2012 masih ada dua bulan yang belum dibayarkan karena dananya kurang,” paparnya Kamis (11/5/2017).

Dengan rekomendasi itu, pihaknya sangat berharap Pemkab dan Disdik mematuhi serta segera membayarkan. Sebab selain dananya sudah ada, jika Silpa itu dibiarkan terus menerus maka justru akan menyusahkan Kabupaten Sragen lantaran mengurangi jatah Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat.

“Dana Silpa Sragen yang kemarin sebesar Rp 160 M dan Rp 38 M dari sertifikasi itu, di mata pusat dianggap Sragen punya duit banyak sehingga akhirnya jatah DAK Sragen jadi berkurang. Padahal faktanya
Silpa itu tidak bisa digunakan untuk apa-apa karena peruntukkanya memang untuk sertifikasi,” terangnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Tatag Prabawanto membenarkan adanya Silpa sebesar Rp 38 miliar dari dana serrtifikasi itu. Menurutnya, Silpa itu memang terjadi karena sisa transfer dana sertifikasi dari pusat yang kemudian terakumulasi dari tahun 2011
sampai saat ini.

Perihal rekomendasi Kemenkeu untuk segera membayarkan, menurutnya hal
itu juga sangat tergantung dari aturan pusat. Sebab, kendati dana dan data gurunya ada, daerah tidak bisa serta merta membayarkan tanpa ada aturan tertulis atau resmi dari Kemenkeu.

“Nggak bisa serta merta. Daerah siap saja mencairkan, tapi harus ada surat atau aturan resminya dari Kemenkeu. Kalau enggak ada, daerah juga nggak akan berani mencairkan. Kalau langsung dibayarkan dasarnya apa, nanti malah bisa kesalahan karena itu sumbernya juga dari pusat,” tegasnya.(#Wardoyo)