KIP Jateng Perintahkan Dokumen Tujuh Proyek di Sragen Dibuka

KIP Jateng Perintahkan Dokumen Tujuh Proyek di Sragen Dibuka

172
Joglosemar | Dok
ilustrasi proyek

SRAGEN — Aktivis LSM Mapan Sragen, Eko Heru Santoso memenangkan gugatan atas sengketa permintaan informasi publik yang diajukannya terhadap Bupati Sragen.

Hal itu menyusul putusan sidang Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jateng yang mengabulkan semua permohonan Eko terkait permintaan dokumen kontrak tujuh proyek jalan 2016.

Putusan itu dikemukakan oleh Eko kepada wartawan, Senin (15/5/2017). Ia mengungkapkan, putusan itu dibacakan dalam sidang terakhir di kantor KIP Jateng pada 10 Mei lalu.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis, Handoko Agung dengan anggota Nur Fuad itu, majelis memutuskan empat poin.

Baca Juga :  Lima Bus AKAP Sempat Ditolak Tim Penguji Kendaraan Dishub Sragen, Ini Sebabnya

Di antaranya, KIP memutuskan mengabulkan permohonan yang diajukan pemohon untuk seluruhnya.

Memerintahkan termohon dalam hal ini Bupati selaku badan publik untuk memberikan dokumen kontrak dan dokumen hasil lelang tujuh proyek jalan yang didanai APBD 2016 kepada pemohon.

Tujuh dokumen kontrak dan lelang itu meliputi proyek jalan Masaran-Sari, Tanon-Bendo, Dari-Karanganyar, Sambirejo-Sari, Saradan-Mlokologi, Plumbungan-Puro, dan Sambirejo-Pilangsari.

Kemudian memerintahkan termohon untuk memberikan informasi kepada termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap, yakni setelah 14 hari jika tidak ada upaya banding yang diajukan termohon.

“Jadi putusan sidang kemarin intinya KIP memutuskan mengabulkan seluruh permohonan kami. Sehingga Bupati harus memberikan semua dokumen kontrak dan lelang tujuh proyek itu kepada kami jika tidak melakukan banding dalam 14 hari sejak putusan,” papar Eko.

Baca Juga :  Pemain dan Official Sragen United Belum Terima Gaji Dua Bulan

Menurutnya, dengan putusan itu pihaknya tinggal menunggu 14 hari apakah ada upaya banding atau tidak. Jika tidak, maka pihaknya akan menunggu pemberian dokumen yang dimaksud. N

amun lebih dari itu, ia menyampaikan, esensi dari gugatannya itu sebenarnya lebih untuk mengawal pelaksanaan tujuh proyek jalan yang sebagian diketahui sudah rusak padahal baru beberapa bulan dikerjakan.

Wardoyo

BAGIKAN