JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Kisruh Lelang di Sragen, Ahli LKPP: Re-tender Langgar Aturan!

Kisruh Lelang di Sragen, Ahli LKPP: Re-tender Langgar Aturan!

227
Joglosemar | Dok
ilustrasi proyek

SRAGEN—Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pusat mengingatkan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sragen untuk tidak gegabah membatalkan rekanan yang sudah diumumkan.

Pasalnya, selain melanggar aturan, wacana lelang ulang atau retender juga berpotensi pada ranah pidana, yakni munculnya gugatan hukum.

Ahli Pengadaan Barang dan Jasa LKPP, Supartono mengungkapkan, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 54/2010, Lembar Dokumen Pengadaan (LDP) maupun persyaratan lelang yang sudah dilepas ke penyedia, tak boleh diganti atau ditambah setelah pengumuman pemenang dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Perubahan persyaratan hanya bisa dilakukan maksimal sampai tahapan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) di LPBJ atau Pokja saja.

Mengacu pasal 85 Perpres itu, apabila lima hari setelah pengumuman tidak ada sanggahan, maka pada hari keenam harus diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ).

“Kalau mau ditambah syaratnya atau minta lebih detail setelah evaluasi selesai, apalagi sudah pengumuman pemenang, itu jelas melanggar aturan. Kalau syaratnya dianggap kurang detail, lha dulu buatnya gimana?” paparnya, Kamis (18/5/2017).

Mencermati kasus di Sragen, menurutnya, pengguna anggaran (PA) tak berhak menolak rekanan yang sudah diumumkan sebagai pemenang.

Kalaupun harus ada evaluasi ulang, PA hanya sebatas memediasi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja atau LPBJ untuk menentukan solusi tanpa ada pembatalan pemenang.

Jika sampai nekat tender ulang, maka hal itu justru bisa berdampak hukum. Sebab apabila proses tak berjalan sesuai tahapan, maka rekanan pemenang bisa mengadukan ke Aparat Pemeriksa Institusi Pemerintahan (APIP).

Jika tidak direspons, rekanan bisa melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

1
2
BAGIKAN