Wah Gawat, Kisruh Lelang Proyek Sragen Sampai ke Pusat. Ahli LKPP Sebut...

Wah Gawat, Kisruh Lelang Proyek Sragen Sampai ke Pusat. Ahli LKPP Sebut Dampak Terburuknya Seperti Ini

2159
BIKIN MACET- Kondisi truk bermuatan tebu yang terguling melintang di jalur rusak Sambirejo-Brumbung, sejak Rabu (16/5) malam hingga Kamis (17/5/2017) sempat memicu kemacetan di jalur tersebut. Jalur ini menjadi salah satu jalur yang terpaksa belum bisa diperbaiki karena proses lelang yang masih berpolemik. Joglosemar/Wardoyo

SRAGEN– Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pusat mengingatkan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sragen untuk tidak gegabah membatalkan rekanan yang sudah diumumkan. Pasalnya, selain melanggar aturan, hal itu juga berpotensi pada ranah pidana yakni munculnya gugatan hukum.

“Kalau mau ditambah syaratnya atau minta lebih detail setelah evaluasi selesai, apalagi sudah pengumuman pemenang, itu jelas melanggar aturan. Kalau syaratnya dianggap kurang detail, lha dulu mbuatnya gimana,” papar Ahli Pengadaan Barang dan Jasa LKPP, Supartono kepada Joglosemar melalui telepon, Kamis (18/5/2017).

Ia yang mengaku sudah menerima laporan soal kisruh lelang di Sragen, mengungkapkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 54/2010, lembar dokumen pengadaan (LDP) maupun persyaratan lelang yang sudah dilepas ke penyedia, tak boleh diganti atau ditambah setelah pengumuman pemenang dan dibuat berita acara pemeriksaan (BAP).

Baca Juga :  Tragis, Jalur Tol Soker Mulai Makan Korban. Kakek Asal Sragen Tewas Tergasak Saat Nyeberang

Perubahan persyaratan hanya bisa dilakukan maksimal sampai tahapan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) di Pokja atau LPBJ saja. Mencermati kasus di Sragen, menurutnya pengguna anggaran (PA) tak berhak menolak rekanan yang sudah diumumkan sebagai pemenang.

Jika sampai nekat tender ulang, maka hal itu justru bisa berdampak hukum. Sebab apabila proses tak berjalan sesuai tahapan, maka rekanan pemenang bisa mengadukan ke Aparat Pemeriksa Institusi Pemerintahan (APIP). Jika tidak direspon, rekanan bisa melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca Juga :  PSISra Sragen Agendakan Dua Uji Coba di Stadion Taruna

“Ditemukan lalu dirembug duduk selehe piye, baru PA akan menentukan A atau B. Tapi sekali lagi, kalau persyaratan sudah dipenuhi penyedia dan ULP sudah melakukan evaluasi yang dituangkan dalam BAP dan sudah pengumuman, sudah nggak bisa diganti atau dibatalkan,” jelasnya.

Sayangnya hingga kemarin, pihak PPK maupun DPU masih tetap menutup informasi. Kabar soal pengondisian dan mediasi juga belum memunculkan hasil. Sementara dari 29 rekanan yang sudah dinyatakan menang dan belum dibuatkan SPPBJ, sudah menyiapkan langkah untuk menempuh jalur hukum. Wardoyo

BAGIKAN