JOGLOSEMAR.CO Opini Refleksi Lumpur dalam Penegakan Hukum

Lumpur dalam Penegakan Hukum

130
BAGIKAN
ilustrasi

Apa akibatnya ketika kita menyapu lantai rumah dengan sapu yang penuh berlepotan lumpur? Siapapun tentu akan tahu, lantai rumah tidak akan menjadi bersih. Sebaliknya, ubin yang sebelumnya berdebu akan semakin kotor oleh lumpur yang diakibatkan oleh sapu yang tidak bersih tersebut.

Selama periode-periode sebelumnya, kita cukup kenyang disuguhi oleh penegakan hukum yang compang camping lantaran lembaga hukum dan peradilan kita yang berlepotan lumpur seperti tadi. Penegakan hukum yang setengah hati, tidak maksimal dan terkesan hanya samudana.

Lalu dari waktu ke waktu, ketika arus reformasi mulai bergulir, makin terungkap lebih jelas bahwa ternyata cukup banyak oknum dari lembaga hukum dan peradilan di negeri ini yang terlibat dalam kasus korupsi, suap dan tindakan semacamnya. Mereka tak ubahnya lumpur-lumpur dalam penegakan hukum di negeri ini.

Cukup banyak lembaga penegakan hukum yang mestinya menjadi benteng-benteng penegak hukum, ternyata menjual kewenangannya dengan imbalan segepok dollar singapura atau rupiah. Kita tak dapat menutup mata, betapa Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai benteng terakhir, yang para hakimnya sering disebut Wakil Tuhan itu, ternyata  masih mempan suap. Godaan suap itu yang menggelincirkan (mantan) Ketua MK Akhil Mochtar mendekam di balik jeruji besi.

Lembaga penegakan hukum yang paling tinggi pun tak mempan suap. Bagaimana dengan lembaga hukum di bawahnya. Kondisinya setali tiga uang, cukup banyak oknum yang tergelincir pada tindakan nista demi memenuhi hasrat dan kehausan akan kuasa dan kekayaan. Posisi penegak hukum memang sangat rentan godaan. Mengapa, karena dalam setiap kasus baik pidana maupun perdata, selalu ada pihak yang tidak ingin disalahkan.

 Kalaupun   merasa diri bersalah, biasanya muncul keinginan untuk hanya menerima hukuman seringan-ringannya. Hasrat naluriah yang demikian itulah yang mendorong seseorang untuk melakukan segala upaya untuk mencapai keinginannya. Dan segala daya upaya tersebut kebanyakan bermuara pada tindakan “menyuap” penegak hukum.  Kata “suap” inilah yang menggiring kedua belah pihak pada upaya “kompromi” dan tawar menawar “harga” dari penyuap dan oknum penegak hukum.