JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Marinir Gadungan Jadi Calo Rekrutmen Polri, Warga Sragen Tertipu, Rp 10,5 Juta...

Marinir Gadungan Jadi Calo Rekrutmen Polri, Warga Sragen Tertipu, Rp 10,5 Juta Lenyap

250
BAGIKAN
Joglosemar | Wardoyo
BUKTI KUITANSI- Empat lembar bukti kuitansi penyerahan uang dari
korban Sunardi, petani tebu asal Tangen, kepada oknum yang mengaku
mantan marinir dan anggota tim Rekrutmen Polri Pusat, Minggu (7/5).

SRAGEN – Seorang petani tebu di Dukuh Denanyar RT 2, Desa Denanyar, Tangen, Sunardi (48) menjadi korban penipuan berkedok percaloan rekrutmen anggota polisi wanita (Polwan).

Dengan mengaku mantan marinir dan menjadi anggota tim penerimaan Polwan pusat, pelaku yang mengaku bernama RM Bambang AS (53) itu mematok tarif sebesar Rp 200 juta agar bisa meloloskan putri korban menjadi Polwan.

Tidak hanya itu, pelaku yang memperkenalkan diri tinggal di Mageru, Sragen itu juga menjanjikan putri korban, Yuyun Saputri (21), bisa lolos dan langsung penempatan di wilayah Solo tanpa tes. Akibat aksi pelaku, korban kehilangan uang Rp 10,5 juta yang diberikan sebagai uang muka.

Aksi penipuan berkedok percaloan itu terungkap ketika korban melapor ke LSM Formas dan Joglosemar, Minggu (7/5). Sunardi mengungkapkan aksi penipuan itu dialaminya pada medio 2013 silam.

Waktu itu, dirinya didatangi oleh Bambang dan menawarkan bisa membantu meloloskan putrinya mendaftar calon Polwan. Di hadapan korban, pria yang mengaku menjadi anggota tim rekrutmen Polwan itu menyebut biaya untuk bisa lolos dan penempatan di Solo adalah sekitar Rp 200 juta. Namun, biaya itu baru dibayarkan setelah sudah dinyatakan benar-benar lulus.

Karena tertarik, ia pun mengiyakan tawaran itu. Setelah sepakat, pelaku kemudian meminta agar putri korban segera mengurus persyaratan seperti tes KIR, legalisir ijazah dan berkas lainnya. Setelah itu, pelaku meminta korban untuk menyiapkan biaya awal untuk pengurusan.

Karena yakin, korban akhirnya menuruti permintaan pelaku. Pertama ia menyerahkan uang sebesar Rp 2 juta pada tanggal 12 Mei 2013 yang diberi kuitansi bermeterai dan ditandatangani sendiri oleh pelaku. Uang itu diminta dengan dalih untuk transportasi dari Sragen ke Jakarta.

Sebulan kemudian, pelaku datang lagi dan meminta Rp 1,7 juta dengan dalih untuk administrasi masuk ke Polri atau Polwan. Korban pun menuruti dan dibuatkan kuitansi lengkap dengan meterai dan ditandatangani pelaku.

Tak cukup sampai di situ, akhir 2013, pelaku datang kembali dan meminta Rp 5 juta dengan bahasa untuk menghadiri Raker Panitia Penerimaan Calon Siswa Polri di Jakarta.

Puncaknya, pada 16 Januari 2014, pelaku datang dan meminta Rp 2 juta sebagai tanda jadi penempatan kedinasan anggota Polri/Polwan di Surakarta.

Kuitansi terakhir ini mencantumkan tanda tangan AKP E Prasetya di bawah tanda tangan bermeterai Rp 6.000. Namun ternyata hingga kini, janji memasukkan dan meloloskan putrinya itu hanya bohong belaka.

“Setiap saya tanya, katanya menunggu-menunggu. Saya curiganya terakhir minta Rp 2 juta katanya tanda jadi penempatan kedinasan, padahal berkas pendaftaran enggak pernah diambil. Katanya enggak usah mendaftar tapi nanti namanya sudah masuk di tim Raker dan langsung penempatan,” ujar korban didampingi anggota Tim Formas, Sri Wahono, kemarin.

Sunardi menguraikan semua bukti kuitansi bermateri Rp 6.000 dan Bertanda tangan pelaku saat ini masih dia simpan. Ia yang merasa sudah ditipu, berencana melaporkan kasus itu ke kepolisian.

Sementara Wahono menyampaikan setelah dilacak ke alamat di Mageru, warga setempat menerangkan jika pelaku sudah lama meninggalkan Mageru. Ia berharap kasus ini bisa menjadi perhatian lantaran tak menutup kemungkinan korbannya tidak hanya satu orang.

“Kami berharap ini menjadi perhatian bersama dan pihak kepolisian juga, karena pelaku tidak hanya menipu warga namun juga mencatut seolah-olah dia anggota Tim Raker Pusat dan membuat kuitansi dengan nama AKP juga. Lalu pelaku ini infonya juga meminta uang untuk membelikan parcel pejabat Polri,” tukas Wahono.

Sebelumnya, Kapolres Sragen AKBP Cahyo Widiarso menegaskan untuk rekrutmen Polri 2017, dijamin transparan dan bebas dari praktik KKN maupun suap menyuap.

Ia meminta masyarakat melapor ke polisi apabila menemukan anggota atau oknum yang mencoba menawarkan atau membantu meloloskan dengan meminta imbalan uang.

Wardoyo