JOGLOSEMAR.CO Opini Refleksi Oknum atau Lembaga?

Oknum atau Lembaga?

29
BAGIKAN
Ilustrasi

          Sejak kemunculannya pertama kali tahun 2002 di zaman pemerintahan Presiden Megawati, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nyaris tak pernah sepi dari perlawanan. Kelahirannya sebagai lembaga yang bersifat otot kawat balung wesi dalam konteks pemberantasan korupsi, ternyata memunculkan gejolak perlawanan. Gejolak tersebut terutama muncul dari pihak-pihak tertentu yang merasa kepentingannya terganggu oleh sepak terjang KPK.

          Sebenarnya, kalau lembaga-lembaga hukum yang ada, seperti Kejaksaan dan Kepolisian mampu memerankan dirinya sebagai pemberantas korupsi, KPK tak perlu hadir. Namun faktanya, banyak lembaga hukum yang  tidak bersih, sehingga blunder ketika harus berperan sebagai pemberantas korupsi secara total. Hukum di negeri ini akhirnya bersikap “kooperatif”, yang membuat para pelaku korupsi terlanjur merasa “nyaman”. Fakta tersebut yang melahirkan  sebuah anggapan, bahwa korupsi di negeri ini sudah menjadi tradisi atau budaya.

          Kehadiran KPK bertujuan untuk mendobrak tradisi dan “kenyamanan” tersebut. Maka tak heran orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang sudah terlanjur merasa nyaman, merasa terganggu, dan kemudian melakukan perlawanan.

          Kita tahu, upaya-upaya perlawanan tersebut sudah mulai terlihat sejak KPK dinakhodai oleh Antasari Azhar. Berbagai upaya dilakukan, hingga akhirnya berhasil menggiring Antasari ke jeruji besi melalui kasus pembunuhan. Begitu pula, Ketua KPK Abraham Samad tak luput dari upaya-upaya kriminalisasi dengan tujuan melemahkan KPK. Samad pun berhasil  “disingkirkan” melalui kasus kebocoran draf Sprindik tersangka Anas Urbaningrum.

          Bukan hanya pucuk Pimpinan KPK saja yang menjadi sasaran kriminalisasi. Para penyidik KPK yang tengah menangani kasus-kasus besar pun tak luput dijadikan sasaran. Novel Baswedan misalnya, dituding melakukan penembakan terhadap 6 pencuri sarang burung wallet di Bengkulu tahun 2004 silam. Begitu pula, hebohnya kasus Cicak Vs Buaya  Jilid 1, 2 dan 3 merupakan bagian dari upaya pelemahan KPK.

Uniknya, upaya-upaya pelemahan KPK tersebut dilakukan pula secara regulatif melalui lembaga DPR. Mengapa lembaga DPR berada dalam satu barisan dengan pihak-pihak yang diduga pelaku korupsi? Kita masih ingat, betapa DPR berupaya untuk memereteli kewenangan KPK agar lembaga anti rasuah tersebut “mati gaya”. Masih ingat, betapa DPR begitu ngotot hendak menghapus wewenang penyadapan yang dimiliki KPK?

Kini, ketika KPK dengan Pimpinan baru tengah menangani kasus dugaan korupsi e-KTP senilai Rp 2,3 triliun, perlawanan itu semakin  terbuka, bahkan sudah mulai merambah ke tataran teror fisik. Entah karena kehabisan akal, penyidik KPK, Novel Baswedan pun dijadikan sasaran penyiraman air keras oleh orang tak bertanggung jawab. Gelombang serangan itu ternyata belum berhenti. Bahkan semakin menguat dan kembali menggunakan jalur regulasi.

Belum lama ini, sidang DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memutuskan penggunaan hak angket terhadap KPK.  Alasannya, KPK dinilai menolak permintaan Komisi III untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani terkait kasus korupsi e-KTP.

Pertanyaannya kemudian, sebenarnya siapakah (terduga) pelaku korupsi di negeri ini, oknum atau lembaga (DPR)?  Tak perlu pusing memikirkan jawabannya. Biarlah pertanyaan ini abadi menjadi pertanyaan, karena toh tidak semua pertanyaan harus dipuaskan.  Cerita dan dagelan politik di negeri ini rupanya harus bergulir agar negeri ini terkesan menjadi lebih hidup. Bukan begitu?  ***