JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Pansus DPRD Sragen Desak Proses SOTK Pemerintah Desa Dihentikan

Pansus DPRD Sragen Desak Proses SOTK Pemerintah Desa Dihentikan

267
ilustrasi

SRAGEN—Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa mendesak semua proses penataan maupun tahapan pengisian perangkat desa (Perdes) yang saat ini berjalan, segera dihentikan.

Pasalnya, hasil konsultasi ke Pemprov Jateng melalui Biro Hukum menyatakan Perbup No 20/2017 tentang SOTK yang dijadikan dasar penataan itu dinilai telah melanggar kewenangan.

Desakan itu disampaikan oleh Ketua Pansus, Sutrisno usai memimpin konsultasi ke Biro Hukum Pemprov Jateng di Semarang, Rabu (24/5/2017).

Kepada Joglosemar, ia mengungkapkan dari penjelasan pejabat Biro Hukum Jateng, Perbup SOTK yang diterbitkan Bupati Sragen 17 April lalu itu tidak pas.

Sebab, dalam Perbup itu di dalamnya tidak hanya mengatur SOTK namun sudah memuat soal teknis penataan maupun pengisian SOTK.

Padahal, semestinya teknis penataan SOTK tetap diatur dalam Perda. Pejabat Biro Hukum juga menyampaikan secara prosedur, Perbup harusnya juga baru dibuat setelah Perda digedok.

“Kami tidak bisa men-justifikasi apakah Perbup cacat hukum atau tidak. Yang jelas, dari penjelasan Biro Hukum Pemprov, isi Perbup sudah kebablasan. Harusnya Perda digedok dulu, baru Perbup dibuat. Nanti ada dua Perbup, yang satu soal SOTK, satunya soal teknis pengisiannya,” paparnya.

Dari konsultasi itu, pejabat Biro Hukum juga menyampaikan selama ini tidak pernah dimintai koordinasi maupun konsultasi terkait penerbitan Perbup SOTK Sragen itu.

Padahal, Perbup yang berpotensi menimbulkan permasalahan dan menyangkut hajat hidup orang banyak, seyogianya dikonsultasikan ke Pemprov dulu sebelum diundangkan.

Atas temuan itu, Ketua Fraksi PDIP itu meminta agar eksekutif segera menghentikan segala tahapan maupun proses penataan SOTK yang saat ini dijalankan. Pasalnya, selain Perda juga baru dalam pembahasan, kehadiran Perbup juga sudah memicu kegaduhan di tataran bawah.

“Kami hanya mengingatkan saja. Hentikan semua proses penataan yang ditargetkan harus selesai 17 Juli itu. Apalagi informasinya sudah muncul draf-draf SK (Surat Keputusan) untuk pengangkatan Perdes. Daripada ke depannya lebih bermasalah lagi,” jelasnya.

Terpisah, Kabag Hukum Setda Sragen Rihandayani mengatakan, untuk Perbup SOTK yang diterbitkan 17 April lalu itu, sepengetahuannya memang tidak dikonsultasikan ke Biro Hukum Pemprov.

Namun, karena dirinya belum lama menjabat, ia tidak mengetahui apakah sebelumnya pernah dikonsultasikan atau tidak.

“Maaf karena saya baru saja menjabat, tidak tahu sebelumnya. Tapi seingat saya memang tidak dikonsultasikan ke Pemprov,” katanya.

Wardoyo

BAGIKAN