Pansus DPRD Sragen Wacanakan Gugat Perbup Tentang SOTK Pemerintah Desa

Pansus DPRD Sragen Wacanakan Gugat Perbup Tentang SOTK Pemerintah Desa

267
ilustrasi

SRAGEN– Panitia khusus (Pansus) DPRD yang membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa mengingatkan bupati, bagian pemerintahan hingga tataran Pemdes untuk tak gegabah menjalankan Peraturan Bupati (Perbup) No. 20/2017.

Pasalnya, selain kehadirannya mendahului Perda, Perbup itu juga sangat berpotensi memicu gugatan dari pihak-pihak berkepentingan, tak terkecuali Pansus.

“Selama ini DPRD juga nggak pernah diajak konsultasi sama sekali soal Perbup itu. Padahal pengisian Perdes ini sangat rawan. Pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat yang ingin mendaftar tapi tidak terakomodasi dalam Perbup itu, bisa menggugat PTUN. Tidak menutup kemungkinan Pansus juga bisa menggugat Perbup itu,” papar anggota Pansus sekaligus Wakil ketua Komisi I, Inggus Subaryoto, seusai menerima audiensi dari beberapa LSM di DPRD, Senin (21/5/2017).

Baca Juga :  Miris, Gadis Asal Gemolong Ini 24 Tahun Hanya Tergolek Didera Lumpuh Layu. Kondisi Orangtuanya Mengenaskan

Ketua Pansus, Sutrisno mengingatkan Bupati, Bagian Pemerintahan, Camat
maupun Kades untuk tak gegabah menjalankan mekanisme pengisian perangkat yang ada di Perbup. Pasalnya, kehadiran Perbup itu justru berpotensi membuat gaduh di tataran bawah.

Selain itu, esensi Perbup juga dinilai telah melampaui kewenangan. Menurutnya Perbup yang seharusnya hanya mengatur SOTK sesuai amanat Permendagri No 84, akan tetapi di dalamnya sudah mengatur teknis pengisian Perdes yang harusnya diatur melalui Perda.

“Kami minta camat dan Kades hati-hati menyikapi sebagai antisipasi kalau nanti isi Perbup ternyata bertentangan dengan Perda,” jelasnya.

Baca Juga :  Kasus Dugaan Korupsi Desa Hadiluwih Sumberlawang, Kejari Sragen Terima SPDP

Pernyataan keduanya dilontarkan seusai menerima audiensi dari LSM Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) dan Masyarakat Peduli Anggaran (MAPAN) Sragen kemarin.

Sekretaris GMPK Jateng, Ady Sriyono mengatakan dari hasil kajiannya, ada tujuh poin masukan untuk Pansus Raperda terkait pengisian SOTK Pemdes.

Di antaranya perangkat desa yang tidak lolos seleksi internal dalam penataan, agar dijadikan staff sedangkan pengisian dibuka untuk umum. Untuk Sekdes dari PNS yang diperbantukan, diminta ditarik karena tidak relevan lagi secara aturan.

Selanjutnya kekosongan Sekdes, diminta dibuka untuk umum untuk menghindari celah KKN yang tidak menutup kemungkinan dilakukan oknum Kades apabila pengisian diambil dari internal perangkat desa.

Wardoyo

Advertisements
BAGIKAN