Pemkab Pertanyakan Mekanisme Pendahuluan Rancangan APBD

Pemkab Pertanyakan Mekanisme Pendahuluan Rancangan APBD

14
Ilustrasi

WONOGIRI—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri mempertanyakan perlu tidaknya mekanisme pembahasan pendahuluan Rancangan APBD diatur dalam rancangan peraturan daerah (Raperda).

Hal tersebut diakui menjadi ganjalan dalam masa pembahasan raperda inisiatif DPRD Wonogiri.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo mempertanyakan hal tersebut dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Selasa (3/5/2017).

Rapat membahas pengajuan raperda inisiatif tentang pengelolaan aset desa, penetapan desa, dan perubahan Perda Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Baca Juga :  Lebaran 3 Napi di Wonogiri  Langsung Bebas

“Pemkab Wonogiri menyambut baik pembahasan raperda inisiatif tentang perubahan Perda Nomor 22 Tahun 2012. Namun demikian menurut kami masih terdapat satu hal mengganjal,” kata Joko.

Hal itu menurut Joko adalah tentang teknis pembahasan rangkaian penyusunan APBD yang perlu ditinjau kembali.

Pihaknya menanyakan perlu tidaknya mekanisme pembicaraan pendahuluan RAPBD perlu diatur secara tersurat dalam raperda yang dibahas.

Baca Juga :  Target 415 Jambanisasi di Wonogiri Nyaris Terpenuhi

“Pertimbangannya, selama ini pembicaraan pendahuluan RAPBD sudah dilakukan sekaligus pada saat bersamaan dalam rapat pembahasan KUA-PPAS,” terang Joko.

Terpisah, Ketua DPRD Wonogiri Setyo Sukarno mengatakan, saat ini Raperda masih dalam pembahasan. Pendapat bupati menurut Setyo akan menjadi salah satu materi dalam pembahasan.

Aris Arianto

BAGIKAN