JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Pemkab Sragen Ajukan Banding Soal Sengketa Permintaan Tujuh Dokumen Proyek Jalan

Pemkab Sragen Ajukan Banding Soal Sengketa Permintaan Tujuh Dokumen Proyek Jalan

207
BAGIKAN
ilustrasi pengadilan. Foto : mexicoinstitute

SRAGEN—Pemkab Sragen memastikan tak akan menyerah meski putusan sidang Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jateng memenangkan gugatan yang diajukan aktivis LSM Mapan Sragen, Eko Heru Santoso terhadap Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati.

Sebaliknya, tim Bagian Hukum sudah disiapkan untuk secara resmi mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas sengketa permintaan dokumen kontrak tujuh proyek jalan tahun 2016.

Kepastian itu disampaikan oleh Bupati Yuni melalui Sekda Tatag Prabawanto, Jumat (19/5/2017). Ia menyampaikan sudah menunjuk tim dari Bagian Hukum Setda untuk resmi mendaftarkan banding ke PTUN.

Langkah itu ditempuh lantaran bupati selaku termohon gugatan masih memiliki waktu 14 hari sejak putusan tanggal 10 Mei 2016, untuk melakukan upaya hukum lain.

“Sudah kami minta untuk didaftarkan banding ke PTUN. Yang jelas kami akan melakukan upaya perlawanan dan tidak akan begitu saja menerima putusan sidang KIP,” ungkapnya.

Tatag menguraikan, saat ini tim tengah melakukan proses penyusunan materi yang akan diajukan banding.

Menurutnya, banding dilakukan karena putusan KIP yang meminta termohon dalam hal ini bupati untuk memberikan semua dokumen kontrak dan lelang tujuh proyek jalan 2017 itu dianggap bukan pada tempatnya.

Selain pemohon bukan dalam kapasitas untuk meminta, ia juga menilai jika semua dokumen proyek pemenang lelang diberikan, maka dikhawatirkan justru menjadi preseden buruk.

Sebab dengan diperbolehkan meminta dokumen kontrak proyek pemenang lelang, tak menutup kemungkinan pihak-pihak yang tak berkepentingan ikut-ikutan meminta dan memanfaatkan dokumen itu untuk kepentingan lain.

“Padahal dokumen kontrak itu berkenaan dengan spesifikasi teknis milik rekanan yang itu sifatnya privat dan harus dilindungi oleh aturan juga. Lagi pula kalau alasannya untuk mengawal pelaksanaan, kan dinas teknis sudah ada ahli masing-masing yang mengawasi di lapangan,” jelasnya.

Terkecuali, menurutnya, jika memang dokumen itu diminta untuk kepentingan audit atau ada permasalahan oleh institusi yang berwenang mengaudit.

Karenanya, mewakili Pemkab, pihaknya tetap akan berjuang untuk mempertahankan argumen dan melindungi dokumen tersebut.

Sementara, Eko Heru Santoso menyampaikan, mengacu putusan sidang KIP Jateng pada 10 Mei lalu, Ketua Majelis, Handoko Agung memang memutuskan mengabulkan permohonannya dan memerintahkan bupati memberikan dokumen kontrak dan dokumen hasil lelang tujuh proyek jalan yang didanai APBD tahun 2016 kepada pemohon.

Wardoyo