JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Pemkab Sragen Ancam Tak Cairkan Alokasi Dana Desa, Ini Sebabnya

Pemkab Sragen Ancam Tak Cairkan Alokasi Dana Desa, Ini Sebabnya

507
BAGIKAN
Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati. Foto : Wardoyo

SRAGEN – Pemkab Sragen memberi peringatan keras kepada para kepala desa (Kades) untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan anggaran dengan baik dan sesuai waktu.

Kalau sampai ada desa yang mengabaikan laporan tersebut, maka Pemkab juga tak segan-segan untuk menunda pencairan Alokasi Dana Desa (ADD).

Peringatan itu terlontar saat gelaran Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Yuni-Dedy di Pendapa Rumdin Bupati, Kamis (4/5/2017).

Di hadapan ratusan pimpinan OPD, camat dan Kades, Bupati maupun Sekda sama-sama mengingatkan kepada desa untuk segera menyelesaikan pembuatan SPj ADD dengan baik.

“Saya tidak akan mencairkan ADD kalau laporannya tidak baik dan nggak sesuai waktu,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Tatag Prabawanto.

Tatag menegaskan, hal tersebut saat acara Refleks Satu Tahun Bersama Yuni-Dedy di Pendopo Sumanegaran Rumah Dinas Bupati.

Tatag menyampaikan, agar dalam pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Kades menyesuaikan dengan visi dan misi dari Yuni-Dedy.

Sedangkan Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, meminta agar Kades menanggapi serius peringatan yang disampaikan Sekda terkait pembuatan LPj.

Kalau selama ini Kades asal-asalan membuat laporan tapi tidak terjadi masalah, ADD tetap cair, tapi ke depan itu tidak boleh lagi terjadi.

“Jadi jangan dianggap sepele. Ada Kades yang bilang, biasanya juga gitu kok bu. Selama ini ADD juga tidak telat. Kalau nanti masih ada yang seperti itu ya tunggu saja tanggal mainnya,” kata Yuni.

Yuni menyampaikan, penegasan agar tidak menyepelekan pembuatan LPj penggunaan ADD tersebut perlu disampaikan lantaran Pemkab sendiri juga mendapat tekanan dari pemerintah pusat.

Bagi daerah yang terlambat menyerahkan laporan penyerapan APBD, Menteri Keuangan juga bakal menunda pencairan Dana Alokasi Umum (DAU).

“Karena kami dari Pemkab juga di-push dari Menteri Keuangan yang akan menunda DAU jika ada keterlambatan laporan penyerapan anggaran,” jelas Yuni.

Wardoyo