JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Pemkot Ajukan Rp 18,3 Miliar Untuk Tangani Hambatan Proyek Pengendalian Banjir

Pemkot Ajukan Rp 18,3 Miliar Untuk Tangani Hambatan Proyek Pengendalian Banjir

17
BAGIKAN
Joglosemar | Yuhan Perdana
GENANGAN AIR–Pengguna jalan menerjang genangan air di kawasan Sumber, Banjarsari, Rabu (8/2). Hujan deras yang mengguyur Kota Solo menimbulkan genangan air dibeberapa titik dan mengakibatkan kemacetan

SOLO – Mega proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kemen PUPR) senilai Rp 500 miliar terancam mandeg lantaran terkendala masalah teknis di Kota Bengawan.

Oleh karena itu, Pemkot mengajukan persetujuan mendahului APBD Perubahan 2017 senilai Rp 18,3 miliar untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pengajuan tersebut guna menyelesaikan masalah-masalah teknis yang berkaitan dengan program normalisasi dan penyelesaian banjir. Di mana, ada tiga paket kegiatan yang selama ini masih menjadi ganjalan.

Alhasil, Kemen PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) tidak bisa melaksanakan mega proyek yang didanai APBN.

Sekretaris Daerah (Sekda) Surakarta, Budi Yulistianto di hadapan pimpinan Dewan dan juga fraksi, Senin (21/5/2017) siang menjelaskan proyek BBWSBS yang ada di Solo mencapai setengah triliun.

Hanya saja, kewajiban Pemkot menyelesaikan masalah nonteknis belum bisa terlaksana dengan baik. Di mana, jadwal pekerjaan multiyears selama tiga tahun yang terdiri dari tiga paket pekerjaan harus molor dari jadwal.

Ini disebabkan masih ada hunian warga dan makam yang harus dipindahkan. Padahal, APBN tidak dapat digunakan untuk pembebasan lahan yang berstatus Tanah Negara (TN). Oleh karena itu, pembebasan TN harus didanai oleh APBD Solo.

“Sehingga kami memutuskan untuk mengajukan persetujuan mendahului APBD Perubahan 2017 sebesar Rp 18,3 miliar. Ini akan kami gunakan untuk menyelesaikan tiga paket penanganan banjir di Solo.

Dengan rincian, paket I sebesar Rp 1,4 miliar, paket II Rp 889 juta, paket III senilai Rp 15,6 miliar, sedangkan sisanya Rp 421 juta untuk biaya pendukung/ pendataan, verifikasi, sosialisasi, dan administrasi,” kata Budi.

Di mana, pekerjaan paket I masih menyisakan Rp 181 bangunan di atas badan sungai atau eksisting Kali Pepe dan penanganan lubang drainase rumah tangga yang langsung ke Kali Pele.

Paket II berupa penanganan 159 bangunan di atas Tan dan 39 bangunan di atas Hak Milik (HM) di sepanjang Sungai Bengawan Solo, dan paket III yakni penyelesaian pembebasan 120 bangunan di atas TN wilayah Manahan, 272 TN di Nusukan serta 1.860 makam di TPU Putri Cempo.

Lantaran anggaran belum mencukupi, maka Pemkot mengajukan persetujuan mendahului APBD Perubahan 2017.

Dengan harapan, masalah tersebut bisa segera selesai sehingga proyek BBWSBS senilai Rp 500 miliar bisa dilanjutkan kembali. “Jika tidak segera diselesaikan, maka proyek nasional bisa mandeg,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Demokrat Nurani Rakyat DPRD Surakarta, Supriyanto menjelaskan APBD 2017 sebenarnya sudah menganggarkan Rp 8 miliar untuk relokasi TN dengan pertimbangan APBN menganggarkan Rp 15 miliar untuk program normalisasi sungai. Tapi ternyata APBN tidak diperbolehkan untuk bantuan sosial (bansos) sehingga harus dialihkan ke APBD.

“Jadi, masalah nonteknis ternyata menghambat program BBWSBS. Artinya, jika memang Pemkot mengajukan persetujuan mendahului APBD Perubahan 2017 kami rasa sangat realistis agar program sesuai rencana. Jadi, fraksi kami sepakat untuk menyetujuinya,” tegasnya.

#Murniati