JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Pemkot Berencana Lepas Aset Tak Relevan

Pemkot Berencana Lepas Aset Tak Relevan

23
BAGIKAN
Joglosemar|Dok
Sekretaris Daerah (Sekda) Surakarta, Budi Yulistianto saat disumpah jabatan pada Pelantikan di Balaikota Surakarta, Jumat (23/9).

SOLO – Pemkot Surakarta berencana melepaskan aset-aset yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) namun tidak relevan untuk dilakukan sertifikasi.

Salah satunya aset yang ada di bantaran dan Tanah Negara (TN) yang sudah ditempati oleh warga selama puluhan tahun.

Seperti diberitakan Joglosemar, Senin (15/5/2017), sebanyak 64 bidang tanah milik Pemkot belum dilengkapi sertifikat dan dikuasai pihak lain. Puluhan bidang tanah tersebut tersebar di 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sekretaris Daerah (Sekda) Surakarta, Budi Yulistianto mengungkapkan temuan BPK tersebut berasal dari neraca Pemkot Surakarta beberapa tahun lalu. Artinya, data itu sudah sangat lama sehingga jumlahnya masih cukup banyak.

“Itu data neraca lama. Tapi kita akan inventarisasi semuanya dan mengkaji apakah nantinya bisa disertifikasi atau tidak. Kalau pun nantinya tidak bisa (sertifikasi, red) maka kita akan lepaskan aset itu,” kata dia kepada wartawan, Senin (15/5/2017).

Pihaknya menyebutkan Pemkot akan lebih realistis dalam menindaklanjuti temuan tersebut. Pasalnya, masalah aset memang harus mendapatkan perhatian penuh, terlebih selama ini Pemkot Surakarta sudah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

“Kalau memang tidak bisa disertifikasi, ya tidak perlu dipertahankan. Misalkan saja tanah bantaran atau TN yang sudah ditinggali masyarakat selama berpuluh-puluh tahun. Sesuai aturan, memang boleh diminta masyarakat kepada negara. Tapi itu kapasitasnya di tangan Pemerintah Pusat, bukan Pemkot. Jadi, kita akan lepas itu,” tegas dia.

Pelepasan aset itu, lanjut dia, akan berimbas pada penurunan aset Pemkot Surakarta. Meski demikian, Budi menyampaikan penurunan tidak signifikan karena penambahan aset Pemkot jauh lebih besar dibandingkan dengan pelepasannya.

Menanggapi masalah itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surakarta, Supriyanto berharap Pemkot segera menindaklanjuti temuan BPK dengan program sertifikasi. Di mana, tanah-tanah itu belum bersertifikat dan saat ini dikuasai oleh pihak lain.

“Bantaran tepatnya sesuai dengan garis sepadan sungai desainnya untuk sabuk hijau. Sedangkan TN yang saat ini masih dikuasai pihak lain untuk fasilitas umum (fasum). Jadi, kami berharap TN bisa tetap dipertahankan di neraca dan tidak dihapus,” tegasnya.

Selain itu, penghapusan aset dalam neraca harus melalui beberapa proses, salah satunya adalah izin kepada Dewan. Sehingga, pihaknya bakal meminta penjelasan jika pemkot mengajukan penghapusan aset.

#Murniati