Penjelasan Pemkot Soal Temuan 47 Motor Tanpa BPKB

Penjelasan Pemkot Soal Temuan 47 Motor Tanpa BPKB

61
ilustrasi

SOLO – Pemkot Surakarta menegaskan 47 kendaraan tanpa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sudah berusia tua. Alhasil, puluhan kendaraan itu akan dihapus dari neraca aset Kota Surakarta.

Namun, rencana itu akan dilakukan jika nantinya pengajuan BPKB kepada Pemprov Jateng dan pemerintah pusat tidak direspons.

Kepala Bidang (Kabid) Aset Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Surakarta, Sugiyatno mengungkapkan surat permohonan pengajuan BPKB sudah dilayangkan ke Pemprov Jateng dan pemerintah pusat.

Hanya saja, saat ini belum direspons. Pemkot pun menunggu hingga dua minggu ke depan.

“Jika nantinya tetap tidak direspons, kita akan kirim surat kedua. Dan kebetulan lagi, kendaraan tersebut usianya sudah tua. Jadi, nantinya akan kami hapus dari neraca aset,” tegas dia.

Baca Juga :  Lazizmu Gelar Aksi Senyum Difabel

Jika kendaraan tersebut tetap dipertahankan, maka anggaran pemeliharaan kendaraan dinas Pemkot Surakarta bakal membengkak.

Selain itu, jika tidak ada jawaban dari pemberi hibah dan tidak dilakukan penghapusan aset, maka sangat dimungkinkan masalah ini akan menjadi catatan kembali pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun depan.

Menanggapi hal itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surakarta, Supriyanto menilai penghapusan aset harus memenuhi syarat-syarat tertentu terutama dari sisi dokumen.

Baca Juga :  Demi Menukar Uang, Masyarakat Rela Antre dari Jam 4 Pagi

Menurutnya, penghapusan aset sah-sah saja dilakukan asalkan sesuai dengan aturan yang ada. “Masalahnya jika asetnya adalah barang bergerak, Pemkot wajib menelusurinya. Dan hal ini tidaklah ringan,” tegasnya.

Kalaupun alasan kendaraan hibah, politisi yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi II DPRD Surakarta itu menyatakan sudah kewajibannya Pemkot untuk melengkapi dokumen yang ada. Hal yang sama juga ditegaskan Ketua Banggar DPRD Surakarta, Teguh Prakosa.

Baginya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK harusnya tidak ada catatan seperti tahun 2016. “Kami harap ini jadi evaluasi bagi kita semua,” tegasnya.

Murniati

BAGIKAN