JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Perbup SOTK Pemdes Sragen Dinilai Cacat Hukum. Bupati Sebut Jangan Salah..

Perbup SOTK Pemdes Sragen Dinilai Cacat Hukum. Bupati Sebut Jangan Salah..

264
BAGIKAN
Perwakilan Pradja saat beraudiensi dengan Pansus DPRD soal polemik Perbup dan Penataan SOTK Pemdes di DPRD beberapa waktu lalu. Joglosemar/Wardoyo

SRAGEN– Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menegaskan tidak akan mundur dan terus melanjutkan proses penataan Struktur Organisasi dan tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa yang saat ini sedang dijalankan. Menurutnya langkah itu dilakukan karena hasil konsultasi tim eksekutif ke Biro Hukum Pemprov Jateng soal Peraturan Bupati (Perbup) No.20/2017 tentang SOTK Pemdes, ternyata berbeda dengan hasil konsultasi yang didapat DPRD.

“Jangan salah. Hari ini tadi, Bagian Pemdes, Kabag Pemerintahan yang konsultasi ke Biro Hukum Pemprob Jateng, hasil konsultasi mereka ternyata berbeda dari teman-teman DPRD. Karena di sana dijawab dengan orang yang berbeda pula,” paparnya ditemui seusai melaunching layanan Pandu Online di Dispendukcatpil, Jumat (26/5/2017).

Menurutnya dari hasil konsultasi tim yang menangani Pemdes itu, tidak ada masalah dengan Perbup dan proses penataan SOTK yang saat ini dilakukan di Sragen. Menurutnya konsultasi tidak hanya ditemui oleh satu pejabat di Biro Hukum saja namun juga dihadirkan Kepala Dinas PMD, Kabag Pemerintahan di Pemprov sehingga ia meyakini hasilnya jauh lebih komplet.

Atas hal itu, Bupati Yuni menegaskan tahapan penataan SOTK tetap akan dilanjutkan terus. Langkah itu dikarenakan jawaban hasil konsultasi dari Pemprov juga tertulis lengkap sehingga bisa dijadikan pijakan untuk terus lanjut.

Perihal perbedaan hasil konsultasi DPRD, menurutnya hal itu yang perlu disinkronkan. Ia mengakui mestinya konsultasi memang harus dilakukan bareng antara eksekutif dan DPRD sehingga tak ada miss interpretasi. Meski berbeda dengan DPRD, ia menekankan bahwa proses penataan SOTK semua desa yang sudah ditarget kelar 17 Juli 2017 ini, tetap berjalan.

“Tetap jalan terus,” tegasnya.

Terpisah, Ketua Fraksi PKB DPRD, Faturrahman yang ikut konsultasi ke Pemprov Rabu (24/5) menegaskan hasil konsultasi pimpinan DPRD dan Pansus ke Biro Hukum Jateng, pejabat Biro Hukum menyatakan Perbup 20/2017 itu melanggar kewenangan. Sebab dalam Permendagri No. 84, kewenangan pengisian SOTK diatur dalam Perda. Kemudian, Perbup hanya mengatur soal SOTK saja sementara Perbup 20/2017 itu juga sudah mengatur pengisian SOTK.

“Kami akan menyurati Bupati agar menangguhkan pelaksanaan Perbup dan semua proses penataan SOTK yang saat ini berjalan. Sebab kalau dilanjutkan, bisa berbahaya. Karena Perbup-nya sudah cacat secara hukum,” tukasnya.

Wakil Ketua DPRD, Bambang Widjo menambahkan penjelasan Biro Hukum Jateng ke DPRD memang menegaskan keberadaan Perbup 20 itu juga tidak melalui konsultasi ke Pemprov. Karenanya demi menghindari persoalan di kemudian hari, pihaknya juga berharap eksekutif bisa menunda Perbup dan tahapan penataan SOTK. Wardoyo